Liburan Kelas di Kebun Raya Bogor

dipublikasi di BISKOM edisi April 2008

Oleh : Prakoso Bhairawa Putera S,
Staf Pengajar (Tidak Tetap) FISIP – Univ. Sriwijaya, dan Bekerja di Puslit Perkembangan IPTEK – LIPI, Jakarta.

SEKTOR pariwisata merupakan salah satu industri skala besar di dunia, bahkan World Tourism Organization (WTO) dalam Linking Economies, Issues in Brief edisi 6 tahun 2005 mengakui bahwa pariwisata sebagai sektor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WTO tahun 2001, pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 11% bagi Gross Domestic Product di dunia dengan memperkerjakan 200 juta orang sejak tahun 1950 hingga 1998. WTO juga mencatat, pada tahun 2000 wisatawan manca negara internasional mencapai jumlah 687 juta orang, dengan tingkat pemasukan dari sektor pariwisata sebesar USD 476 milyar, bahkan sejak tahun 2004 jumlah kunjungan wisatawan dunia terus mengalami peningkatan.

Perkembangan Pariwisata saat ini juga dipercepat oleh proses globalisasi dunia sehingga menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa, dan antar individu yang hidup di dunia ini. Perkembangan teknologi informasi juga sudah tidak diragukan lagi telah mempercepat dinamika globalisasi dunia, termasuk juga didalamnya perkembangan dunia hiburan, rekreasi dan pariwisata. WTO (2001) juga mencatat bahwa Internet telah menjadi media utama dalam mencari informasi tentang destinasi pariwisata yang akan dikunjungi oleh calon wisatawan dan diperkirakan 95% wisatawan mendapatkan informasi melalui internet, dan pertumbuhan penggunaan internet terus bertambah hingga 300% pada lima tahun kedepan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi.

Fakta lain juga mencatat bahwa diperkirakan 80% dari wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi di Indonesia berasal dari negara-negara maju yang telah terbiasa menggunakan internet sebagai sumber informasi dalam mengambil keputusan perjalanan wisatanya. Namun, masih harus disadari bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi di Indonesia masih sangat terbatas pada perusahaan besar atau international saja, padahal industri kecil pun dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan biaya terjangkau, asalkan ada yang mau memulainya.

Sejalan dengan kekuatan pemerintah untuk melaksanakan program visit indonesia di tahun 2008 ini maka perlu diikuti dengan pengembangan suatu teknologi informasi di masing-masing daerah yang terhubung dengan laman (website) visit indonesia yang telah ada. Hal ini berguna demi kelancaran informasi dan terkelolanya informasi tentang pariwisata dan potensi-potensi yang justru masih belum terangkat.

Konsep e-tourism

Caribbean Tourism Organization (2005) memberikan definisi untuk istilah e-tourism, yaitu “A dynamic interaction between Information and Communication Technologies (ICTs) and Tourism exists. Each transforms the other: ICTs are applied to tourism processes to maximize efficiency and effectiveness of the organization, tourism unites Business Management, Information and Communication.”

Adapun konsep e-tourism yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.

E-tourism memiliki prinsip yang diselaraskan dengan pemanfaatannya yaitu dalam peningkatan pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, e-tourism perlu dipahami hanyalah sebuah alat dan masih memiliki resiko terhadap integrasi data yang sudah ada. Berdasarkan definisi e-tourism Caribbean Tourism Organization (2005) maka terdapat tiga unsur yang menjadi prasyarat dari e-tourism yaitu ICT (Information and Communication Technologies), Tourism dan Business, tetapi untuk optimalisasi promosi visit Indonesia di daerah, keterlibatan pemerintah (goverment) menjadi salah satu bagian yang penting dalam program.

Implementasi e-tourism memerlukan kerjasama antara pihak yang profesional di bidang ICT, bisnis, pariwisata dan pemerintah, yang terfokus pada destinasi pariwisata. Sebagai salah satu aplikasi telematika yang termasuk baru di bidang kepariwisataan, e-tourism memerlukan waktu dan proses sosialisasi yang memadai agar para pelaku pariwisata, bisnis, danpemerintah serta masyarakat mampu memahaminya untuk kemudian mendayagunakan potensinya. Hal ini juga penting agar mereka tidak terjebak kepada paradigma lama, terutama dalam project oriented activities.

Guna menggiatkan keberadaan e-tourism di daerah perlu melihat beberapa hal seperti business, ICT (Information and Communication Technologies), tourism dan goverment.

Bisnis merupakan variabel untuk melihat suatu kesatuan organisatoris yang mengelola penjual jasa (pariwisata) kepada konsumen atau bisnis lainnya. Dalam e-tourism, bisnis meliputi aspek manajemen pemasaran, dan keuangan. Manajemen Pemasaran, merupakan salah satu kunci utama dalam e-tourism untuk dapat bersaing menarik minat pengunjung. Pemasaran pariwisata tidaklah cukup mengandalkan keindahan alam yang memikat dari suatu daerah, melainkan bagaimana si pengelola secara efisien dan efektif mengemas seluruh potensi wisata tersebut menjadi sebuah paket yang menarik.

Paket itu harus bisa diakses informasinya melalui program promosi berkesinambungan. Dalam setiap promosinya, pengelola harus mampu meyakinkan publik sehingga bisa tertarik dan semangat datang ke daerah mereka. Calon wisatawan itu haruslah mendapat petunjuk, mulai dari rute perjalanan, lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi, informasi hotel, tempat belanja, hingga faktor-faktor lain yang dibutuhkan seperti tips berkunjunga. Pengunjung harus diyakinkan bahwa perjalanan ke daerah mereka juga menyenangkan. Tentu saja, agar program ini bisa berjalan sesuai harapan, harus didukung oleh ketersediaan sarana, terutama kemudahan moda akses transportasi, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara.

Keuangan, dimaksudkan sebagai kemampuan meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan e-tourism. Pembiayaan pengelolaan e-tourism menjadi salah satu faktor dalam penyediaan informasi yang akurat, karena dengan kesinambungan pembiayaan maka aktivitas pengelolaan bisa maksimal. Pengelolaan ICT terutama dalam pariwisata membutuhkan keuangan yang sangat kuat.

Sebagai salah satu variabel dalam e-tourism, ICT akan melihat sejauh mana penggunaan teknologi dan penerapan sistem dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan konsumen dalam bidang pelayanan jasa pariwisata untuk mencapai tujuan visit Indonesia di masing-masingdaerah. ICT dalam e-tourism meliputi sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi

Pada laman e-tourism masing-masing daerah haruslah sistem informasi yang terpasang tidak hanya memungkinkan konsumen mendapatkan informasi seperti hotel, tempat wisata, pertokoan, dan lain-lain tetapi guna memberikan kenyamanan dan kemudahan konsumen untuk mengakses, laman dapat dilengkapi dengan sistem reservasi pesawat terbang, hotel, travel, ataupun penyediaan paket wisata online. Hal ini dapat dimungkinkan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu juga, hendaknya informasi yang disajikan tidak hanya berupa data teks dan gambar dalam bentuk jaringan komputer dengan tujuan akses informasi. Guna efektifitas dan efisiensi serta gambaran yang jelas tentang program keunggulam daerah, laman dapat dilengkapi dengan data suara dan video sehingga terjalin penyampaian informasi yang lebih nyaman dan mudah dipahami.

Tourism diartikan sebagai usaha jasa yang melayani keperluan perjalanan seseorang ataupun kelompok ke destinasi wisata. Tourism dalam e-tourism menjadi unsur yang paling dibutuhkan dan sangat menentukan dalam perkembangan selanjutnya. Namun, karena pariwisata yang dimaksud pada tulisan merupakan prioritas sektor daerah maka pengertianya pun diselaraskan dengan pengertian pariwisata berdasarkan angka 4 di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Pada angka 4 tersebut dijelaskan bahwa Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Memperhatikan pemikiran tersebut maka untuk menggiatkan e-tourism di daerah, unsur-unsur yang menjadi faktor tourism dalam e-tourism harus disesuaikan. Unsur-unsur tersebut adalah Transportasi, Akomodasi, Obyek Wisata dan Atraksi, Sarana Hiburan, dan Cindera Mata.

Sebagai salah satu bentuk penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan ICT untuk pengelolaan, promosi dan pengenalan pariwisata di tiap-tiap daerah pada dunia luar. E-tourism memberikan fungsi online services dan government operations. Setidaknya pemerintah daerah wajib merumuskan fungsi, orientasi, aksesibilitas, dan penyajian struktur dari e-tourism yang akan disajikan. Hal ini bertujuan agar tiap daerah memiliki kekhususan potensi pariwisata yang menjadi andalan.

Dari keempat hal tersebut penyajian struktur hendaknya benar-benar diperhatikan karena hal ini merupakan penyajian informasi kepada kepada customer dalam portal yang menjadi tampilan ataupun gambaran tentang kepariwisataan di suatu daerah.

Pada penyajian struktur, diharapkan brand visualization yang ditampilkan harus secara tegas dan langsung menampilkan brand keunggulan, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Begitu juga dengan jenis data, Dalam laman biasanya hanya terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data teks, yaitu data-data dalam bentuk kalimat atau angka-angka yang menjelaskan suatu informasi tertentu, dan data gambar, yaitu data-data dalam bentuk foto atau gambar untuk menjelaskan bentuk suatu obyek dari data tekstual. Meskipun demikian, data ini kuranglah lengkap apabila tidak memuat data peta, yaitu data-data mengenai lokasi suatu obyek ruang yang dipasarkan dari data tekstual. Bagian terakhir yang menjadi jembatan penyampaian informasi adalah bahasa, laman hendaknya tidak hanya dilengkapi dengan dua bahasa (Indonesia dan Inggris) tetapi perlu ditambahkan penggunaan bahasa asing lainnya terutama bahasa mandarin, karena di beberapa wilayah Indonesia memiliki obyek wisata yang bersinggungan dengan cultur mandarin (cina).***

Staf Pengajar (Tidak Tetap) FISIP – Univ. Sriwijaya, dan Bekerja di Puslit Perkembangan IPTEK – LIPI, Jakarta.

dimuat di Padang Ekspres, edisi Sabtu 12 April 2008

PARIWISATA merupakan salah satu industri skala besar di dunia. WTO pada tahun 2001 menunjukkan data bahwa, pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 11% bagi Gross Domestic Product di dunia dengan memperkerjakan 200 juta orang sejak tahun 1950 hingga 1998. WTO juga mencatat, pada tahun 2000 wisatawan manca negara internasional mencapai jumlah 687 juta orang, dengan tingkat pemasukan dari sektor pariwisata sebesar USD 476 milyar, bahkan sejak tahun 2004 jumlah kunjungan wisatawan dunia terus mengalami peningkatan.

Perkembangan Pariwisata saat ini juga dipercepat oleh proses globalisasi dunia sehingga menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa, dan antar individu yang hidup di dunia ini. Perkembangan teknologi informasi juga sudah tidak diragukan lagi telah mempercepat dinamika globalisasi dunia, termasuk juga didalamnya perkembangan dunia hiburan, rekreasi dan pariwisata.

Sejalan dengan kekuatan pemerintah untuk melaksanakan program visit indonesia di tahun 2008 ini maka perlu diikuti dengan pengembangan suatu teknologi informasi di masing-masing daerah yang terhubung dengan laman (website) visit indonesia yang telah ada. Hal ini berguna demi kelancaran informasi dan terkelolanya informasi tentang pariwisata dan potensi-potensi yang justru masih belum terangkat.

Usaha memaksimalkan kecanggihan teknologi informasi semacam ini bisa diwujudkan guna menunjang program visit Sumatera Barat. Sumatera Barat (Sumbar) memiliki alam yang indah dan menawan. Kontur alam yang berbukit-bukit dan sebagian berada di dataran tinggi, limpahan alam Sumbar memberikan kesan sejuk bagi setiap wisatawan. Guna menarik wisatawan lebih dan lebih, cerita-cerita seperti ini dapat kiranya diwujudkan dalam satu sajian berbasis teknologi informasi.

E-tourism adalah jawabannya. E-tourism merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.

E-tourism memiliki prinsip yang diselaraskan dengan pemanfaatannya yaitu dalam peningkatan pembangunan pariwisata. Ada tiga unsur yang menjadi prasyarat dari e-tourism yaitu ICT (Information and Communication Technologies), Tourism dan Business, tetapi untuk menuju optimasi visit Sumbar, keterlibatan pemerintah (goverment) menjadi salah satu bagian yang penting dalam program.

Implementasi e-tourism memerlukan kerjasama antara pihak yang profesional di bidang ICT, bisnis, pariwisata dan pemerintah, yang terfokus pada destinasi pariwisata. Sebagai salah satu aplikasi telematika yang termasuk baru di bidang kepariwisataan, e-tourism memerlukan waktu dan proses sosialisasi yang memadai agar para pelaku pariwisata, bisnis, danpemerintah serta masyarakat mampu memahaminya untuk kemudian mendayagunakan potensinya.

Aspek Bisnis dalam e-tourism menitik beratkan pengelolaan penjual jasa (pariwisata) kepada konsumen atau bisnis lainnya. Sehingga pada manajemen pemasarannya tidaklah cukup mengandalkan keindahan alam Sumbar saja, melainkan bagaimana si pengelola secara efisien dan efektif mengemas seluruh potensi wisata tersebut menjadi sebuah paket yang menarik. Paket itu harus bisa diakses informasinya melalui program promosi berkesinambungan. Dalam setiap promosinya, pengelola harus mampu meyakinkan publik sehingga bisa tertarik dan semangat datang. Calon wisatawan itu haruslah mendapat petunjuk, mulai dari rute perjalanan, lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi, informasi hotel, tempat belanja, hingga faktor-faktor lain yang dibutuhkan seperti tips berkunjunga. Pengunjung harus diyakinkan bahwa perjalanan ke daerah mereka juga menyenangkan. Tentu saja, agar program ini bisa berjalan sesuai harapan, harus didukung oleh ketersediaan sarana, terutama kemudahan moda akses transportasi, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara.

Pada laman e-tourism yang disajikan oleh pemprov Sumbar nantinya, haruslah sistem informasi yang terpasang tidak hanya memungkinkan konsumen mendapatkan informasi seperti hotel, tempat wisata, pertokoan, dan lain-lain tetapi guna memberikan kenyamanan dan kemudahan konsumen untuk mengakses, laman dapat dilengkapi dengan sistem reservasi pesawat terbang, hotel, travel, ataupun penyediaan paket wisata online. Hal ini dapat dimungkinkan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu juga, hendaknya informasi yang disajikan tidak hanya berupa data teks dan gambar dalam bentuk jaringan komputer dengan tujuan akses informasi. Guna efektifitas dan efisiensi serta gambaran yang jelas tentang program keunggulam daerah, laman dapat dilengkapi dengan data suara dan video sehingga terjalin penyampaian informasi yang lebih nyaman dan mudah dipahami.

Sebagai salah satu bentuk penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan ICT untuk pengelolaan, promosi dan pengenalan pariwisata Sumatera Barat pada dunia luar. E-tourism memberikan fungsi online services dan government operations. Setidaknya pemerintah Sumatera barat wajib merumuskan fungsi, orientasi, aksesibilitas, dan penyajian struktur dari e-tourism terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar Sumatera barat memiliki kekhususan potensi pariwisata yang menjadi andalan.

Dari keempat hal tersebut penyajian struktur hendaknya benar-benar diperhatikan karena hal ini merupakan penyajian informasi kepada kepada customer dalam portal yang menjadi tampilan ataupun gambaran tentang kepariwisataan yang ada.

Pada penyajian struktur, diharapkan brand visualization yang ditampilkan harus secara tegas dan langsung menampilkan brand keunggulan, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Begitu juga dengan jenis data, Dalam laman biasanya hanya terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data teks, yaitu data-data dalam bentuk kalimat atau angka-angka yang menjelaskan suatu informasi tertentu, dan data gambar, yaitu data-data dalam bentuk foto atau gambar untuk menjelaskan bentuk suatu obyek dari data tekstual. Meskipun demikian, data ini kuranglah lengkap apabila tidak memuat data peta, yaitu data-data mengenai lokasi suatu obyek ruang yang dipasarkan dari data tekstual. Bagian terakhir yang menjadi jembatan penyampaian informasi adalah bahasa, laman setidaknya dilengkapi dengan dua bahasa (Indonesia dan Inggris) tetapi bila memungkinkan dapat ditambahkan penggunaan bahasa asing lainnya. Semoga pemikiran ini menjadi langkah awal menuju optimasi visit Sumatera Barat, dan menggelora pariwisata di tanah Minang tercinta.***

Oleh : P. Bhairawa Putera

Staf Pengajar (Tidak Tetap) FISIP – Univ. Sriwijaya, dan Bekerja di Puslit Perkembangan IPTEK – LIPI, Jakarta

Tulisan ini telah dimuat di Padang Ekspres, edisi Senin 07 April 2008

“HATTA”, pasti semua orang di negeri ini begitu populer dengan nama tersebut, dan yang paling mudah untuk dipastikan adalah nama “Hatta” sebagai salah satu tokoh proklamator. Terlebih bagi masyarakat Minang, tokoh yang satu ini memiliki kebanggan yang luar biasa. Bung Hatta adalah pejuang besar bagi bangsa Indonesia kelahiran Bukittinggi, founding fathers, dan peletak dasar ekonomi kerakyataan yang kemudian lahirlah Koperasi di Indonesia.

Namun, seiring perjalan bangsa, hiruk pikuk percaturan politik dan polemik multi krisis yang dialami bangsa ini, masih adakah pemikiran-pemikiran beliau yang relevan untuk republik yang “akut” dalam konteks gagasan dan nilai-nilai kebangsaan. Mungkinkah penyakit bangsa ini bertambah dengan penyakit “lupa” atau penyakit itu benar-benar “akut”.

Jauh sebelum tahun 2008 hadir dan munculnya nama SBY-JK sebagai panglima bangsa, Hatta telah memberikan apresiasi maksimal, dan mungkin tidak banyak yang mampu untuk mewarisi semangat dan pemikiran beliau. Bung Hatta adalah tokoh yang berani menolak saat gajinya sebagai Wapres akan dinaikkan. “Keuangan negara tidak cukup kuat, sementara banyak rakyat melarat yang memerlukan uang itu.” Begitulah yang ia katakan ketika situasi perekonomian sedang tidak menentu di masa kekuasaanya. Sebuah kenyataan yang sulit untuk bisa kita lihat pada bapak dan ibu kita masa ini.

Jika membuka catatan sejarah, sebelum tahun 1932 Bung Hatta melahirkan istilah “Kedaulatan Rakyat” yang pada saat itu dikenal dengan Volkssouvereiniteit. Istilah tersebut dimuat secara tegas oleh majalah Daulat Rakyat. Konsep ini berbeda dengan paham serupa di dunia Barat yang hanyalah memberikan ruang pengertian demokrasi politik semata. Kedaulatan Rakyat versi Bung Hatta melihat demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi di dalamnya. Dimana Kedaulatan Rakyat di Indonesia bersumber dari sifat-sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri.

Menjelang Indonesia merdeka, konsep Kedaulatan Rakyat kembali dipertegas oleh Bung Hatta. “Kalau Indonesia sampai merdeka, mestilah ia menjadi Kerajaan Rakyat, berdasarkan kemauan rakyat.” Asas Kerakyatan ini mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan-peraturan negeri) wajib berpegang pada keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Pendeknya cara mengatur pemerintahan Negara, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat. Inilah dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi; keputusan dengan mufakat rakyat yang banyak.

Begitu indahnya jika satu konsep pemikiran ini bisa tertular dalam benak pengambil kebijakan di negeri ini. Mungkin perubahan zaman, terlebih di masa multikrisis seperti ini, sense of crisis para pemimpin masih sangat rendah. Masih sulit untuk dimengerti ketika masih ada pejabat tinggi negara yang mau-maunya menggunakan uang negara demi kepentingan pribadi semata. Perbedaan perlakuan pemerintah terhadap para pemodal besar dan investor asing dengan para pengusaha kecil dan lokal, pengusiran dan penggusuran pedagang kaki lima tanpa adanya solusi yang pasti semakin memperjelas hilangnya rasa toleransi dan rusaknya tatanan demokrasi ekonomi yang dicita-citakan Bung Hatta.

Padahal jauh-jauh hari Bung Hatta telah mencontohkan bagaimana tumbuhnya rasa hormat pada sesama manusia, baik kawan atau pun lawan. Walaupun Bung Hatta tidak setuju dengan pendapat seseorang, bukan berarti beliau harus membenci orang tersebut. Bung Hatta yang lembut hati, selalu mencari strategi untuk berjuang tanpa kekerasan. Senjatanya adalah otak dan pena. Beliau lebih memilih untuk menyusun strategi, melakukan negosiasi dan menulis berbagai artikel bahkan kritikan pedas untuk memperjuangkan nasib bangsa daripada melawan menggunakan kekerasan.

Sadar atau tidak, saat ini semakin tipisnya rasa kesatuan dan batas toleransi tiap warga negara disertai dengan semakin jauhnya kesenjangan yang ada sebagai akibat meluasnya konflik perseorangan menjadi konflik yang terkait dengan suku, agama, ras dan golongan tertentu. Berpacunya kehendak untuk memiliki kebebasan tanpa batas dan keinginan mematikan arti suatu kritik pada orang lain mengakibatkan perbedaan pendapat lebih dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Mulai hancurnya cita-cita pluralisme yang diikrarkan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 mengakibatkan kehidupan di Indonesia menjadi terkotak-kotak. Putusnya harapan terhadap demokrasi karena penyelewengan terhadap fungsi demokrasi mengakibatkan kegagalan terciptanya pemerintahan yang kuat dan efektif. Hancurnya perekonomian sebagai akibat carut-marutnya birokrasi, kekerasan dan intimidasi berkepanjangan disertai dengan kurangnya dukungan terhadap penjual kecil dan keberpihakan pada pemilik modal besar menyebabkan sulit berkembangnya usaha kecil dan bertambah kompleksnya masalah di Indonesia.

Kemampuan untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran layaknya Hatta mulai jarang ditemukan, bahkan konsep ekonomi rakyat yang diusung oleh Bung Hatta yang kemudian secara formalnya termaktub dalam UUD 1945 dalam pasal 33 mulai bergoyang. Ekonomi rakyat yang digagas oleh Bung Hatta berdasarkan kondisi pada saat itu terjadi baik di Asia maupun di Eropa, yaitu sebagai akibat adanya pertentangan kelas yaitu antara kelas borjuis dan kelas proletar. Menurut Bung Hatta ekonomi Rakyat Indonesia adalah suatu jalan tengah sebagaimana yang merupakan Filosofi dari pasal 33 UUD 1945, yang menurut berbagai kalangan sudah mencakup 2 (dua) aliran utama ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Bung Hatta berpendapat, kemandirian ekonomi suatu bangsa hanya akan dapat tercapai apabila seluruh mesin kegiatan ekonomi digerakkan oleh kekuatan rakyat, yang kesemua itu masih sangat relevan dan terulang kembali di masa sekarang. Dimana kapitalis dan sosialis muncul dengan baju baru tetapi tetap dengan paradigma yang sama.

Seperti yang pernah ditulis oleh penyair besar Indonesia, Chairil Anwar (1948) dalam puisinya Krawang Bekasi, “Kenang, kenanglah kami/Teruskan, teruskan jiwa kami/Menjaga Bung Karno/menjaga Bung Hatta/menjaga Bung Sjahrir/…” Baik kiranya menjaga pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang ternyata, tidak bisa dipungkiri masih relevan dengan masa saat ini. Dan alangkah lebih baiknya semangat dan pemikiran tersebut kita gelorakan kembali (dimulai) di tanah minang tempat pemikir tersebut lahir.***

Tracks :
01. Muak
02. Kepayang
03. Main hati
04. Mimpi Yang Terbunuh
05. Hitamku
06. Sahabat
07. Seperti Hidup Kembali
08. Tak Ada yang Bisa
09. 3 Keajaiban
10. Selamat Tinggal Masa Lalu

Kerangka Acuan

Seminar Internasional Ke Sembilan

”Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara”

dan

”Roundtable Discussion untuk Merefleksikan Peranan Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Politik Identitas”

Menjelang Juli 2008 Percik bekerjasama dengan berbagai pihak akan menyelenggarakan acara seminar tahunan tentang Dinamika Politik Lokal baik yang berlangsung di Indonesia maupun yang terjadi di negeri-negeri jiran di Asia Tenggara. Steering Committee Seminar Internasional ke Sembilan menyusun kerangka acuan tentang seminar itu sebagai pengantar bagi calon peserta yang berminat berpartisipasi di dalamnya.

Tema yang akan ditelaah oleh seminar kali ini adalah: ”Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara.” Dalam aneka dinamika politik lokal di Indonesia (dan mungkin juga di negara-negara lain di Asia Tenggara) diamati berperannya politik identitas, yaitu aspirasi politik yang mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan yang mengungkapkan jati diri (identitas) kelompok masing-masing. Yang paling mengungkapkan identitas itu adalah acuan yang berkaitan dengan orientasi keagamaan, solidaritas sebagai warga suatu kelompok etnik tertentu, dan/atau ikatan dengan tempat asal (ruang/space) kelompok masyarakat yang bersangkutan. Aspirasi politik warga masyarakat tidak hanya termanifestasikan lewat dinamika politik parpol, organisasi-organisasi kemasyarakatan, gerakan – gerakan, dan sebagainya tetapi tidak jarang aspirasi politik yang dimanifestasikan lewat dinamika politik organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan gerakan-gerakan itu berbaur dengan politik identitas (yang bercorak dan berorientasi keagamaan, etnik, dan ruang/space).

Tema Seminar Internasional ke Sembilan tahun 2008 ini dipilah ke dalam beberapa topik utama, yaitu:

1. ”Politik Identitas: Wacana dan Makna Politik Identitas pada aras Lokal. Nasional, Regional, dan Global”. Telaah tentang topik ini mengungkapkan perkembangan wacana dan makna politik identitas yang antara lain mengemukakan teori dan perkembangan wacana yang terjadi baik di Indonesia, maupun di Asia Tenggara. (Khusus tentang topik ini bisa murni bersifat teori).

2. ”Politik Identitas: ”Orientasi Agama dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia/Asia Tenggara”. Telaah tentang topik ini, misalnya, dapat dilakukan dalam peristiwa dinamika politik lokal pilkada, bukan saja orientasi yang mendukungnya tetapi juga yang tidak menyetujui politik identitas keagamaan dalam arena seperti pilkada; dan di arena lain.

3. “Politik Identitas: Etnisitas dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia/Asia Tenggara”. Telaah tentang topik ini, misalnya, dapat dilakukan dalam peristiwa dinamika politik lokal pemekaran daerah yang menonjolkan peranan politik identitas yang berorientasi etnisitas; dan di arena lain.

4. “Politik Identitas: Orientasi Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia/Asia Tenggara”. Telaah tentang topik ini, misalnya, dapat dilakukan dalam wacana tentang pengutamaan gagasan putra daerah dalam berbagai aras kepemimpinan masyarakat; dan di arena lain.

5. “Politik Identitas: Orientasi Gabungan (Agama, Etnisitas, dan /atau Ruang/Space) dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia/Asia Tenggara”. Telaah tentang topik ini misalnya dapat dilakukan dalam peristiwa dinamika politik lokal pengerahan dukungan massal dengan memanfaatkan berbagai orientasi primordial, seperti agama, etnisitas, dan/atau ruang/space; dan di arena lain.

Jadi, topik-topik (2),(3),(4) dan (5) itu bisa berperan dalam berbagai arena dinamika politik lokal, misalnya, dalam peristiwa pilkada (pilkada aras provinsi, aras kabupaten/kota), pemekaran daerah, kaitan tiap orientasi dalam politik identitas itu dengan politik ekonomi, peranan negara dalam politik identitas, peranan media massa dalam politik identitas, dan sebagainya, dan sebagainya; juga dalam proses rekruitmen pegawai, penetapan jenis kebijakan publik, penetapan perbatasan wilayah admnistrasi pemerintahan, dan sebagainya, dan sebagainya; juga berkenaan dengan konflik antar kelompok yang berbeda agama, etnis, dan/atau ruang/space (dimensi modal sosial ”bonding” yang mengutamakan kelompok sendiri terhadap/berhadapan dengan kelompok lain) atau gejala kerjasama antar kelompok meskipun berbeda agama, etnis, dan/atau ruang/space (dimensi modal sosial ”bridging” yang mendukung kerjasama itu), dan sebagainya, dan sebagainya.

Para peminat yang ingin berpartisipasi dalam seminar Juli 2008 yang akan datang diharapkan memasukkan abstrak makalah pokok bahasan tentang salah satu topik yang disebut di atas. Abstrak makalah itu hendaknya sudah tiba di alamat Steering Committee paling lambat tanggal 12 April 2008, agar Steering Committee dapat menyeleksinya lewat prosedur call for papers. Pemberitahuan hasil seleksi kepada tiap peminat tanggal 28 s/d 30 April 2008 (oleh karena itu tiap peminat dimohon menyertakan alamat lengkap: alamat pos, faximile, e.mail dan telepon rumah atau kantor, dan HP pada pengiriman abstraknya). Para calon yang lolos seleksi mengirim makalah lengkapnya agar diterima SC paling lambat tanggal 28 Juni 2008.

Makalah hendaknya didasarkan pada karya penelitian (yang sudah atau sedang dilakukan).Telaah tiap topik dalam berbagai arena dinamika politik lokal tersebut diharapkan menganalisis dinamika pada aras lokal, di Indonesia atau di negara-negara lain di Asia Tenggara.

Seminar tahun 2008 itu akan diselenggarakan di Kampoeng Percik pada 15 – 18 Juli 2008, yang disusul pada hari terakhir dengan round table discussion yang memfokuskan kepada refleksi tentang peranan agama, etnisitas, dan ruang/space dalam politik identitas. Diskusi meja bundar ini akan diikuti oleh peserta terpilih yang terbatas jumlahnya.

Sambil menanti tanggapan anda, kami mengucapkan banyak terimakasih atas perhatiannya.

Ketua SC - SI ke Sembilan

Dr. Nico L. Kana

Catatan – catatan :

1. Susunan SC – SI ke Sembilan:

   1. Dr. Nico L. Kana

   2. Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto

   3. Prof. Dr. Kutut Suwondo

   4. Dr. Hans Antlőv

   5. Dr. Heru Nugroho

   6. Dr. Purwo Santoso

   7. Dr. Herudjati Purwoko

   8. Ir. Juni Thamrin, MSc, Soc.Dev.

   9. Dr. Joe Fernandez

   10. I. Made Samiana, SH

2. Alamat Kontak ke Percik, Salatiga :

Christina Arief

E-mail : percik@percik.famili.com

Fax : 0298 – 325975

Telepon: 0298 – 321865/325975 (HP - 081326680799)

Alamat pos : Kampoeng Percik, Ds. Turusan. Jl. Patimura Km.1 Salatiga 50711

Dalam rangka mengembangkan pendidikan ekonomi Islam, pada tahun 2008 ini redaksi IQTISAD dan AMWALUNA menerima naskah karya ilmiah (artikel) yang belum pernah diterbitkan oleh media lain dan tinjauan atas "Isu-isu terkini bidang Ekonomi Islam, Manajemen, dan Akuntansi Syariah".

KERANGKA ACUAN

Konferensi Warisan

Otoritarianisme:

“Demokrasi di Bawah Tirani Modal”

Latar Belakang

Walaupun belum dapat di prediksi dengan cukup lapang dan pasti kehidupan ekonomi politik masyarakat Indonesia dalam dua tiga tahun ke depan berpotensi mengalami kemerosotan. Bukan berarti yang sekarang lebih baik dari perkembangan yang sebelumnya, tetapi korelasi diantara proses demokrasi dan pengembangan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi selalu berpadu ke arah yang gagal. Kalaupun memang demikian kenyataannya, di dalam berbagai diskusi tentang problem-problem ekonomi politik Indonesia sudah muncul ide-ide untuk melihat pengaruh globalisasi sebagai pendukung kehancuran ekonomi Indonesia. Dan globalisasi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan struktur politik di masa paska Orde Baru melalui Pemilu 1999. Menariknya kemudian seluruh perangkat politik dan pemerintahan mengalami kelumpuhan di dalam menghadapi akibat akibat globalisasi. Kemiskinan, kelaparan dan pengangguran dari hari ke hari berkembang kian menguat di tengah masyarakat seiring dengan merosotnya nilai riil pendapatan mereka di bawah aura deprivasi nilai-nilai kehidupan.

Dihadapkan pada persepsi dan kenyataan seperti itu, tentu pertanyaan terbesar yang harus dijawab kini adalah apa sesunguhnya yang menganjal dalam demokrasi Indonesia? Masalah ini coba dijawab oleh ELSAM, PusDep-Universitas Sanata Dharma dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) di tahun 2005 melalui sebuah Konferensi dengan tema menelaah akar-akar otoritarian yang diwariskan oleh sistem otoriter Orde Baru. Pengandaiannya, otoritarianismelah sumber dari segala kemandegan proses demokrasi yang ada di masa reformasi.

Lewat dua tahun kemudian, sepertinya warisan otoriterian tak lagi memadai untuk menjelaskan loyonya perangkat politik dan pemerintah dalam menjalankan demokrasi. Cara pandang yang menilai tersendatnya demokrasi disebabkan oleh warisan otoritarian semata gagal menjawab masalah-masalah kekinian yang tidak bisa langsung dilihat hubungannya dengan masa lalu. Artinya, perlu penggeledahan dan konfrontasi analisis yang jauh lebih dalam mengenai cara melihat dan memahami kenyataan-kenyataan dan persepsi yang berkembang saat ini, melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap relasi-relasi modal dan kekuatan-kekuatan politik. Persoalan-persoalan relasi sosial semacam inilah yang membentuk struktur kekuatan dan kekuasaan modal di berbagai bidang kehidupan. Pertanyaan intinya: Aspek-aspek penting apayang membuat tirani menjadi seperti ‘way of life’ dalam demokrasi Indonesia dewasa ini?

Permasalahan

Konsep tirani adalah yang paling tepat untuk bisa melihat adanya keterkaitan antara warisan otoritarian dan selubung demokrasi. Karenanya, tema besar yang hendak diusung dalam konferensi kali ini adalah “Demokrasi di Bawah Tirani Modal”. Persoalan Tirani Modal inilah yang absen dari perbincangan selama reformasi berjalan sedari 1998, apalagi membicarakan perihal kekuasaan modal. Ini belum termasuk penggeledahan terinci atas hubungan antara otoritarianisme dengan modal serta demokrasi dengan modal secara lebih rinci. Demi 10 tahun reformasi, aspek modal ini harus menjadi perhatian utama dalam menilai kualitas kehidupan demokrasi dan mutu dari perangkat politik dan negara di Indonesia.

Kekuasaan Modal di sini tak sebatas soal modal ekonomis, atau kekuasaan bisnis yang terlalu besar. Ini pun menyangkut masalah reproduksi kekerasan,kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan hal lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Artinya, modal dalam pengertian relasi relasi sosial yangmembentuk struktur kekuatan dan kekuasaannya.

Sejalan dengan itu, tema Demokrasi di Bawah Tirani Modal akan diperbincangkan dalam beberapa sub-tema, yaitu:

Tirani Modal dan Peluruhan Kedaulatan Rakyat Apa sekolah dan pengobatan alternatif bentuk kekayaan kedaulatan rakyat atau karena pemerintah tidak mampu menjamin kesehatan dan pendidikan? Apaan sih kerjanya partai partai politik, parlemen dan pemerintah?

Tirani Modal dan Pelumpuhan Ketahanan Ekonomi Kemarin beras naik, sekarang tempe, besok apalagi?

Kok bisa ya punya ladang minyak tapi musti beli minyak? Kok bisa ya punya banyak penduduk tapi sedikit lapangan kerja?

Tirani Modal dan Pelumpuhan Daya Kreatif Kesenian, kapan menjadi hak dasar masyarakat? Media massa memang tidak lagi dibredel tapi diserang. Apa jadinya kalau penikmat dangdut tidak lagi boleh goyang?

Tirani Modal dan Pelumpuhan Modal Sosial Seberapa Indonesiakah kita? Sebetulnya apa sih bangsa Indonesia itu? Ataukah kita sudah diasingkan dari Indonesia sejak dalam kandungan?

Tirani Modal dan Pelumpuhan Keamanan Manusia Apakah esok harikita lebih yakin bahwa hidup di Indonesia bebas dari segala macam rasa takut? Kata pemeo rakyat “Kesehatan emang gratis,Penyakitan yang nggak gratis”

Pendekatan

Konferensi ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menelaahpersoalan persoalan di muka. Metode genealogis, dialektika basis dan suprastruktur, maupun retrospektif semuanya bertujuan , melihat masa lalu secara strategis untuk menjelaskan masa sekarang. Artinya bagaimana warisan otoritarian diproduksi dan direproduksi di dalam kesadaran masyarakat. Sehingga dari sana pun ingatan maupun kenangan masyarakat akan kejadian di masa lalu dapat dihidupkan kembali untuk dapat membangun pengetahuan baru tentang Indonesia.

Harapannya, ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dengan menggunakan ketiga metode itu. Mengapa setelah Orde Baru luruh demokrasi yang berkeadilan tetap tidak bisa berjalan? Apa ide yang dikandung oleh demokrasi itu sendiri diIndonesia saat ini? Bagaimana proses kerja demokrasi pada saat ini? Apakah demokrasi bisa terlaksana di tengah budaya politik yang tidak berubah dari masa lalu? Apakah Indonesia dapat berkembang sebagai sebuah negeri yang demokratis dan berkeadilan sosial di dalam alam fundamentalisme pasar?

Tujuan Konferensi

Adapun yang menjadi tujuan konferensi ini adalah: membicarakan, merumuskan, menyimpulkan langkah perlawanan terhadap tirani modal, sebagai bagian dari usaha membangun gerakan di kalangan akademik dengan prasyarat pembangunan organisasi-organisasi komunitas. Memberi gambaran politik tentang kerja modal dalam berbagai bidang kehidupan dan atau mekanisme kerja modal sebagai kekuatan politik memberikan ancangan pemikiran bagi perumusan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat.

Penyelenggaraan

Konferensi Demokrasi di Bawah Tirani Modal ini akan diselenggarakan pada tanggal 5-7 Agustus 2008, di Jakarta dan Yogyakarta.

Konferensi ini akan dibuka dengan sebuah seminar umum “Demokrasi di Bawah Tirani Modal” dengan mengikuti perspektif lima sub-tema di muka, sebagai pengantar peserta konferensi untuk memahami dan menganalisa permasalahan lebih lanjut. Lalu akan digelar panel-panel lokakarya berbasis pada sejumlah pertanyaan di dalam sub-subtema itu. Di akhir konferensi akan diadakan sesi pleno (plennary session) untuk menghasilkan simpulan dan rekomendasi dari konferensi.

Format penyelenggaraan tiap-tiap panel lokakarya ditentukan oleh masing-masing penanggung jawab panel, tidak terbatas pada format diskusi ataupun lokakarya konvensional. Adapun 12 panel lokakarya yang akan diselenggarakan, yaitu:

1. Islam dan Fundamentalisme Pasar (penanggung jawab panel: PSIK Paramadina)

Tentang gejolak sosial keagamaan di tengah perkembangan globalisasi dan gerakan-gerakan berbasis identitas primordial dan komunalisme.

2. Hak Asasi Manusia dan Perburuhan (PJ: TURC)

Potret baru perburuhan Indonesiadi tengah tekanan neoliberalisme, tidak terbatas pada masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan penanaman modal saja.

3. Inisiatif Perlawanan Lokal (PJ: ISSI dan Praxis)

Kekayaan inisiatif masyarakat di dalam menghadapi problem-problem perkembangan reform sosial, ekonomi, politik dan budaya.

4. Etika Politik: Kekerasan dan Rekonsiliasi (PJ: PuSDEP Universitas SanataDharma)

Perkembangan wawasan dan orientasi politik masyarakat maupun tokoh tokoh publik di dalam menyikapi persoalan persoalan politik praktis.

5. Demokrasi dan Peluruhan Kedaulatan Rakyat (PJ: Puskapol UI)

Tentang hilangnya esensi demokrasi yang sebenarnya karena tertutup oleh pendekatan demokrasi prosedural formal.

6. Kebudayaan dan Pengekangan Daya Kreasi (PJ: Dimas Jayaprana)

Tentang kebebasan berekspresi budaya masyarakat di tengah dominasi kekuatan modal atas proses berkesenian.

7. Hukum dan Ekonomi (PJ: ELSAM dan INFID)

Tentang penyingkiran kepentingan publik di dalam proses proses perumusan kebijakan negara yang lebih mengabdi pada kepentingan pemilik modal.

8. Gerakan Perlawanan Perempuan Lokal (PJ: Ruth Indiah Rahayu)

Tentang kesadaran perempuan dalam politik reproduksi sosial, khususnya di level komunitas atau di tingkat lokal.

9. Media Massa dan Reproduksi Ideologi ( PJ: … )

Peran media massa di dalam menentukan arah perkembangan kesadaran publik dalam menyikapi kondisi ekonomi sosial dan politik di Indonesia.

10. Privatisasi Pendidikan (PJ: … )

Tentang penetrasi gagasan-gagasan neoliberalisme melalui institusi pendidikan. Tidak terbatas pada kebijakan privatisasi lembaga-lembaga pendidikan semata.

11. Reforma Agraria (PJ: … )

Perumusan kembali persoalan-persoalan monopoli atas tanah untuk kepentingan bisnis dalam konteks neoliberalisme.

12. Reformasi Sektor Pertahanan/Keamanan (PJ: ISPDS dan ResPublika)

Tentang stagnasi proses reformasi TNI dan Polri, khususnya berkaitan dengan perubahan peran mereka dalam penyelenggaraan negara dan administrasi pemerintahan.

Call for Papers and Work

Untuk itu kami mengundang segenap civitas akademika dan para pemerhati masalah masalah sosial, ekonomi, dan politik untuk berpartisipasi dan berlibat dalam konferensi ini dengan mempresentasikan ide-ide, gagasan maupun pengalaman dalam bentuk karya tulis sepanjang 5.000-10.000 kata, maupun karya seni (film,tari, instalasi, musik, dll).

Abstraksi dari karya tulis (maksimal 1.000 kata) dan karya seni diserahkan paling lambat tanggal 25 April 2008, dialamatkan langsung ke penanggung jawab masing-masing panel lokakarya (jika sudah menentukan akan berpartisipasi di panel lokakarya tertentu), atau sekretariat panitia:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga 2 no.31 Pejaten Barat

Jakarta Selatan 12510

Telp. (021) 7972662, 79192564

Facs. (021) 79192519, 7996681

Email: rini@elsam.or.idAlamat e-mail ini telah diblok oleh spam bots, Anda membutuhkan Javascript untuk melihatnya

Panitia penyelenggara kemudian akan menyeleksi abstraksi karya tulis dan karya seni yang masuk, dan akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 6 Mei 2008.

Penyumbang karya tulis dan karya seni diharapkan telah menyelesaikan karyanya pada tanggal 25 Juli 2008, untuk kemudian dengan dibantu panitia penyelenggara menyiapkan presentasi karya-karya tersebut dalam konferensi.

Peserta Konferensi

Konferensi ini diarahkan pada kelompok-kelompok intelektual atau kaum muda di berbagai bidang, khususnya kalangan intelektual sosial yang bekerja di organisasi-organisasi nonpemerintah dan lembaga-lembaga akademik, serta para penggiat seni dan seniman mandiri di berbagai komunitas.

Peserta konferensi, baik dari kalangan umum maupun akademisi akan diberikan sertifikat. Biaya sertifikasi bagi pelajar dan mahasiswa adalah Rp. 50.000,- dan bagi kalangan umum dan pengajar perguruan tinggi ini adalah Rp. 150.000,-

Penyelenggara dan Pendukung

Lembaga-lembaga yang menjadi penyelenggara utama dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

• Lembaga Studi dan AdvokasiMasyarakat (ELSAM)

• Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina

• Pusat Studi Sejarah dan EtikaPolitik (PuSDEP) Universitas Sanata Dharma

• Institut Sejarah Sosial Indonesia(ISSI)

• Pusat Kajian Politik (Puskapol)FISIP Universitas Indonesia

• International NGO Forum for IndonesiaDevelopment (INFID)

• Trade Union Research Center(TURC)

• Perkumpulan Praxis

Didukung oleh lembaga-lembaga dan individu yang menjadi penanggung jawab panel lokakarya

Sekretariat:

Lembaga Studi danAdvokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga 2 no.31Pejaten Barat

Jakarta Selatan 12510

Telp. (021) 7972662,79192564

Facs. (021) 79192519,7996681

Nomor : 025/D3/LL/2008 30 Januari 2008

Lamp. :

Hal. : Program Hibah Penulisan Buku Teks Tahun 2008

Kepada Yth.

1. Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi

2. Koordinator Kopertis I s.d. XII

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka menindaklanjuti hasil-hasil penelitian di lingkungan perguruan tinggi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) pada tahun 2008 ini kembali membuka kesempatan bagi para dosen untuk mengikuti program hibah penulisan buku teks dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengirimkan 1 (satu) salinan naskah buku teks dari hasil penelitian yang sudah siap 100% sekurang-kurangnya 200 halaman beserta softcopy (disket/CD);

2. Mengirimkan Biodata;

3. Mengirimkan Surat Pernyataan Penulis yang menyatakan: naskah belum pernah diterbitkan dan bebas plagiarisme, belum pernah mendapatkan hibah dana yang bersumber dari Ditjen Dikti, dan disahkan oleh Rektor/Ketua/Direktur/Dekan/ Ketua Lembaga Penelitian

Persyaratan lebih lengkap dapat di baca pada Panduan Pengajuan Usulan Program Penulisan Buku Teks Perguruan Tinggi (terlampir), dan juga dapat diunduh di www.dp2m-dikti.net

Naskah yang terpilih selain mendapatkan hibah juga akan diberikan pendampingan pakar untuk penyempurnaan naskah buku teks masing-masing. Pakar berperan sebagai ”pembaca pertama” naskah buku dan bersama-sama dengan penulis akan dipertemukan dalam sebuah lokakarya penulisan buku teks. Selain naskah buku dinyatakan memenuhi norma-norma akademik, kepada penulis diharapkan dapat menawarkan kepada penerbit dan memberikan laporan kepada DP2M apabila naskah buku berhasil diterbitkan.

Kami sangat berterima kasih apabila pimpinan perguruan tinggi dan kopertis, berkenan dapat menyebarluaskan informasi ini kepada dosen di lingkungan masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa surat pernyataan dan naskah buku dapat dikirimkan ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdiknas, Gedung Dikti Lt. 4, Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat, Faks. (021) 57946042, Telp. (021) 70322640 selambat-lambatnya tanggal 30 April 2008.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,