KOKO P BHAIRAWA

Pada edisi Oktober 2008 yang lalu Biskom menurunkan tulisan saya dengan judul "2009, Wajib Sharing Tower BTS" dan untuk memenuhi persyaratan dalam lomba penulisan maka tulisan tersebut kembali saya posting ke blog pribadi ini,.semoga bermanfaat untuk kita semua dan kemajuan teknologi informasi di negeri ini.

2009, Wajib Sharing Tower BTS

Oleh : Prakoso Bhairawa Putera S

SEJAK genderang reformasi yang dikenal sebagai era kekebasan dan keterbukaan telah menempatkan dua hal yang hingga hari ini mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut pun dapat dengan nyata kita rasakan. Pertama adalah sistem ketata negaraan yang telah memberikan sistem pemilihan umum secara langsung, multi partai dan keterbukaan aspirasi yang begitu luas, dan yang kedua adalah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK hingga hari ini benar-benar menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang tidak dapat dilepaskan. Tidak perlu jauh-jauh kita melihat contoh dari pesatnya perkembangan TIK. Coba lihat di sekitar kita, berapa banyak, jenis apa dan dengan merk apa jenis komunikasi yang rekan-rekan, pimpinan, bawahan ataupun kita sendiri gunakan sehari-hari saat ini. Lalu coba bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Tentu kita bisa menemukan jawaban dengan mudah.

Teknologi Informasi (TI) semakin hari semakin kokoh di tempat teratas dalam perkembangan industri atau pun bidang usaha lainnya di negeri ini. TI telah sukses menghapus batas negara serta budaya. Manfaatnya pun bisa dinikmati oleh seluruh lapisan anak bangsa.

Konvergensi dan Infrastruktur Seluler

Kencendrungan global terut mempengaruhi perkembangan TI. Saat ini, setiap orang telah membicarakan sebuah era yang benar-benar melanda dunia. Era Konvergensi merupakan sebuah era yang bisa terjadi di pelbagai dimensi baik teknologi, jaringan atau infrastruktur hingga layanan. Sisi market pun terjadi konvergensi antara operator, terminal, maupun regulasi.

Era persaingan dan berakhirnya sistem monopoli juga ikut menghampiri industri telekomunikasi. Hadirnya Undang-undang No. 36 di tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah mengundang operator dan pemasok baru hadir dan (habis-habisan) bersaingan dengan penguasa lama.

Data UNPD (2004) menunjukkan pengguna telepon seluler di Indonesia per 1000 orang mengalami peningkatan sejak tahun 2001 sampai 2004. Namun, jika dibandingkan dengan China, Filipina, Thailand, Malaysia, Korea Selatan dan Singapura, pengguna telepon selular per 1000 orang di Indonesia masih tertinggal jauh (lihat gambar1).

Sumber : UNDP (diolah) 2004

Gambar 1. Jumlah Pengguna Telephon Seluler di 10 Negara

Namun demikian, 220 juta jiwa penduduk Indonesia adalah pasar yang sangat menggiurkan bagi para penyedia layanan komunikasi. Tidak hanya berusaha untuk menarik pelanggan baru, tapi (kemungkinan) melakukan ekspansi merebut pelanggan operator lain juga terbuka. Wacana ini cukup beralasan, tiap operator tidak hanya mengkedepankan tarif murah dan promosi (berdarah-darah), penguatan jangkauan dan kualitas jaringan pun menjadi andalan. Bahkan hingga ke daerah terpencil pun ’sinyal’ harus on.

Berkaitan dengan itulah investasi dalam penyediaan infrastruktur menjadi penting bagi tiap operator. Jika berbicara tentang infrastruktur maka tower BTS (Base Transceiver System) menjadi keharusan untuk dimiliki sebagai sarana komunikasi dan informatika.

Bertambahanya jumlah penyedia jasa komunikasi di Indonesia ikut juga menambah menjamurnya BTS di seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan catatan yang penulis terima jumlah operator telepon, baik seluler maupun bergerak terbatas (fixed wireless access) dengan teknologi GSM (Global System for Mobile communication) dan CDMA (Code Division Multiple Access) hingga saat ini ada lebih dari 10 operator.

Kesepuluh operator tersebut diantaranya: PT Telkom, Tbk. (Flexi), PT Telkomsel (Halo, As, Simpati), PT. Indosat, Tbk. (Matrix, Mentari, IM3, Star One), PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. (Xplor, Bebas, Jempol), PT. Bakrie Telecom, Tbk. (Esia, Wifone, Wimode), PT. Mobile-8 (Fren), PT. Sinar Mas Telecom (Smart), PT. Hutchison Charoen Pokhand Telecomunication (3 “Three”), PT. Sampoerna Telecom Indonesia (Ceria), PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS, AXIS) dan Pasifik Satelit Nusantara (Byru, Pasti) dengan jumlah produk melebihi 20 variasi untuk berbagai segmen.

Sharing Tower BTS

Bertambahnya jumlah tower BTS belakangan ini membuat pemerintah semakin jemu. Harus diakui fenomena ini adalah sesuatu yang pasti terjadi seiring keinginan tiap operator untuk memperluas coverage areanya hingga ke pelosok tanah air.

Menghadapi makin bertambahnya tower milik para operator seluler, maka pemerintah melalui menteri komunikasi dan infomasi (KOMINFO) mengeluarkan kebijakan mengenai pembangunan menara melalui peraturan terbaru Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi. Berdasarkan peraturan tersebut, terutama pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa kini tower BTS wajib digunakan secara bersama tanpa mengganggu pertumbuhan industri telekomunikasi. Hal ini menjadi landasan bahwa kini tower wajib digunakan oleh minimal 2 operator.

Sumber: dari berbagai sumber

Gambar 2. Jumlah BTS dari Beberapa Operator, 2007

Ide untuk menggunakan tower secara bersama-sama diharapkan akan ada pengurangan jumlah tower yang berdiri bukan hanya di kota besar, namun juga di pelosok desa di seluruh Indonesia. Mekanisme pelaksanaan tower bersama ini adalah dengan menggunakan sebuah tower telekomunikasi oleh 2 atau lebih operator yang menggelar jaringan yang berbeda. Lihat gambar 2, hingga akhir 2007 terdapat 46.446 tower BTS telah menghiasi seluruh penjuru tanah air ini. Bisa dibayangkan jika operator bertambah dan semakin berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan maka sudah barang tentu tower akan memenuhi lingkungan kita.

Berdasarkan penelusuran informasi dan berita yang beredar di lapangan, muncul berbagai fakta di daerah tentang keberadaan tower BTS. Keberadaan tower BTS ternyata memiliki resistensi dari masyarakat, yang disebabkan isu kesehatan (radiasi, anemia dll), isu keselamatan (dapat roboh dll), hingga isu pemerataan sosial.

Bila mengacu pada catatan yang pernah dikeluarkan oleh WHO, kekhawatiran tersebut tidaklah terbukti. Radiasinya jauh diambang batas toleransi yang ditetapkan WHO. Tower BTS terendah (40 meter) memiliki radiasi 1 watt/m2 (untuk pesawat dengan frekuensi 800 MHz) s/d 2 watt/m2 (untuk pesawat 1800 MHz). Sedangkan standar yang dikeluarkan WHO maximal radiasi yang bias ditolerir adalah 4,5 (800 MHz) s/d 9 watt/m2 (1800 MHz). Sedangkan radiasi dari radio informatika/internet (2,4 GHz) hanya sekitar 3 watt/m2 saja. Masih sangat jauh dari ambang batas WHO 9 watt/m2. Radiasi ini makin lemah apabila tower makin tinggi. Rata-rata tower seluler yang dibangun di Indonesia memiliki ketinggian 70 meter. Dengan demikian radiasinya jauh lebih kecil lagi.

Mengenai isu mengancam keselamatan (misal robohnya tower), dapat diatasi dengan penerapan standar material, dan konstruksinya yang benar, serta pewajiban perawatan tiap tahunnya. Sementara itu isu pemerataan ekonomi harus disikapi dengan bijaksana. Oleh karena peruntukan tower ini untuk kepentingan bisnis, maka sudah selayaknya lah terjadi sharing keuntungan dengan masyarakat, karena memang pembangunan tower harus memiliki dimensi ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah ini sudah barang tentu menimbulkan reaksi beragam. Ada beberapa permasalahan yang sangat mungkin terjadi dan perlu dipikirkan bersama: melakukan penggabungan bersama apalagi jika yang dilakukan antar operator yang memiliki teknologi yang sama GSM – GSM, berbeda halnya jika yang digabungkan antar operator GSM – CDMA karena selain memiliki pangsa pasar yang berbeda, frekuensi yang digunakan jauh berbeda dan handset yang digunakan pun berbeda. Akan tetapi jika yang digabungkan operator yang memiliki teknologi GSM yang mempunyai segmen pasar sama dan teknologi yang sama dan berada di frekuensi yang hampir sama di rentang antara 900 MHz dan 1800 MHz. Hal ini menjadi cukup krusial mengingat akhirnya kepuasan konsumen adalah hal yang diharapkan.

Kebijakan semacam ini ternyata bukan hal baru di dunia. Kota Berkeley, Amerika Serikat punya kebijakan ketat untuk masalah pendirian tower BTS. Hal ini diberlakukan pemerintah setempat sejak tahun 2001 dengan alasan kesehatan dan keindahan lingkungan. Sementara dibeberapa negara lain muncul adanya BTS Terpadu (Mobile Virtual Network Operation/MVNO). Penerapan kebijakan semacam ini setidaknya memberi manfaat, yaitu untuk mengurangi tingginya permintaan lahan untuk pembangunan menara (menghindari “hutan tower”), terjaganya keindahan dan estetika kota, hemat biaya investasi/sewa, maka akan menekan biaya operasionalisasi dimana akhirnya masyarakat pulalah yang menikmati keuntungan (dari biaya operasional seluler yang kompetitif ini).

Kebijakan mengenai tower BTS pun ramai diperbincangkan di beberapa daerah di Indonesia. Setidaknya menjamurnya tower BTS telah membuat pemerintah kota Surabaya memutar otak untuk melakukan sentralisasi tower BTS, yang tujuannya tidak lain untuk bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam regulasi tersebut tower operator telepon akan dikendalikan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan tower yang menjadi milik pemkot diharapkan akan menjadi penambahan income. Sebab selama ini, pemasukan yang diterima Pemkot hanya sebatas dari pengurusan IMB saja.

Akhirnya seperti yang pernah ditulis oleh detik dimana salah satu operator terbesar telah menyatakan siap untuk mengimplementasikan kebijakan sharing tower. Hendaknya perlu dipikirkan konsep dan bentuk dari sharing tower itu sendiri. Apakah benar-benar ‘jual tower’ dalam (benar-benar) bentuk sharing tower, network, layanan, space atau kapasitas.****

1. Pendahuluan

Indonesia yang dikenal sebagai kawasan yang dipenuhi dengan kepulauan dan perairan laut memiliki sumber ketetapan yang jelas mengenai pengakuan wilayah perairan. Deklarasi Djoeanda (1957) yang berisikan konsepsi negara Nusantara yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982, menyatakan wilayah laut Indonesia 5,8 juta km² yang artinya sama dengan tiga per empat dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Pada luas laut yang demikian, di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia lalu dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dan pada masa kini lebih populer dengan istilah Bahari.

selengkapnya...

dimuat di Pikiran Rakyat, edisi Kamis 16 Oktober 2008, lihat versi online

Oleh Prakoso Bhairawa Putera

Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Dengan kata lain, untuk bisa menciptakan "aman" pangan dibutuhkan juga kontribusi masyarakat yang bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pihak menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Kenyataan di lapangan ternyata tidak serupa dengan yang diamanatkan UU. Pangan nasional masih menimbulkan masalah kecukupan produksi, distribusi, dan pendapatan pangan mempunyai efek multidimensi. "Aman" pangan adalah kunci untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan rakyat mendapatkan akses sejahtera. Layaknya filosofi dari kata "aman", maka "aman" pangan tidak hanya diasumsikan sebagai kemampuan ketersediaan pangan bagi rakyat semata, tetapi perlu ditambahkan pada kondisi mendatang dengan penyiapan regulasi yang "mengamankan" pangan itu sendiri, kesiapan dan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia andal yang mendukung keberlanjutan produksi pangan di negeri ini.

Jika merujuk pada paradigma ketahanan pangan nasional selama ini, selalu diarahkan pada kebijakan swasembada dan stabilitas harga yang diindikasikan dengan adanya kemampuan menjamin harga dasar yang ditetapkan melalui pengadaan pangan dan operasi pasar. Sebenarnya, paradigma ini perlu dilakukan penguatan akses masyarakat untuk memperoleh pangan itu sendiri dengan meningkatkan kegiatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan, bukan lagi mengejar swasembada komoditas per komoditas meskipun ini juga perlu.

Akses ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat dan kemampuan setiap rumah tangga memperoleh pangan dari hari ke hari adalah indikator awal. Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, kelancaran distribusi pangan sampai wilayah permukiman serta daya jangkau fisik dan ekonomi rumah tangga terhadap pangan merupakan dua hal yang sama pentingnya.

Penguatan "aman" pangan pun perlu diarahkan pada pengembangan pangan dengan mengembangkan sistem pangan yang berbasis pada keberagaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memerhatikan peningkatan pendapatan petani yang berbasis sumber daya nasional secara efisien dan berkelanjutan, menuju masyarakat yang sejahtera.

Kebijakan

Apabila prasyarat pertama telah terpenuhi, penguatan kebijakan "aman" pangan adalah penting. Pemerintah tidak perlu lagi tergoda membangun pertanian secara instan dengan mengedepankan kebijakan instrumen fiskal tanpa mau bersusah payah meningkatkan produksi.

Idealnya, sebuah kebijakan maka tidak lain tidak bukan terlebih bagi sektor pertanian, maka kepastian jaminan pasar sebagai peluang mengajak petani bergiat menanam komoditas tanaman pangan menjadi keharusan. Peningkatan produksi tanaman pangan hanya akan tercapai apabila pemerintah mampu memberikan kepastian kepada petani. Baik dalam bentuk jaminan harga maupun penyerapan produk. Lembaga stabilisasi harga dan pasokan, seperti Perum Bulog, mesti dimanfaatkan dan diberdayakan dengan baik. Kalau bisa Perum Bulog jangan hanya berperan mengamankan beras, tetapi diperluas untuk komoditas lain seperti jagung, kedelai, dan juga umbi-umbian. Mekanisme pembelian produk pertanian oleh Bulog atau lembaga lain yang memiliki peran dan fungsi yang sama harus dilakukan dalam segala kualitas.

Bila semua titik kebijakan telah diupayakan, tetapi jangan sampai terlewatkan perlunya evaluasi tingkat produksi, dengan tidak hanya dilakukan evaluasi tingkat produktivitas semata. Perlunya juga evaluasi terhadap komoditas tanaman pangan secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat keseimbangan tingkat konsumsi dengan laju pertumbuhan produksi pangan. Selain itu, revisi rencana strategis jangka pendek dan panjang dengan lebih mengintensifkan upaya peningkatan produktivitas di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan mesti dilakukan.

Keberanian mengeluarkan kebijakan juga, mesti diikuti dengan pelaksanaan pembaruan agraria, dengan ditunjang pembangunan infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan jalan-jalan desa. Begitu juga dengan keberanian menegakkan "aman" pangan dengan cara berswasembada dan melepaskan ketergantungan terhadap mekanisme pasar bebas.***

Penulis, peneliti PAPPIPTEK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Tulisan ini dimuat di Radar Banten, 11 Oktober 2008

Versi Cetak lihat disini

Oleh : Prakoso Bhairawa Putera

Peneliti PAPPIPTEK– Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

”Republik ini begitu kuat dengan POLITIK. Sebut saja, pada tiap pemerintahan baru pasti akan berganti kurikulum atau dengan bahasa cantik “Kebijakan Pendidikan”.

MASIH ingat betul, beberapa waktu yang lalu Times Higher Education Supplement (THES) mengumumkan daftar 500 perguruan tinggi terbaik di dunia. Hanya enam perguruan tinggi kita yang masuk 500 besar tersebut. Keenam perguruan tinggi; UGM (360), ITB (369), UI (395), UNDIP, Univ Airlangga, dan IPB masuk dalam peringkat 401-500. Hasil yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Mungkinkah kualitas pendidikan di negeri ini turun naik.

Metode THES

Ada empat indikator yang menjadi dasar THES dalam surveinya. Kualitas Penelitian (Research Quality) yang diperoleh dari sebaran angket pada para akademisi menempati bobot terbesar (60%). Dua indikator yang dinilai adalah yang pertama dari hasil Peer Review. Disebarkan angket online ke 190.000 akademisi dimana mereka diminta mengisi pertanyaan berdasarkan bidang kepakaran mereka, yaitu Arts - Humanities, Engineering - IT, Life Sciences - BioMedicine, Natural Sciences dan Social Sciences. Kemudian mereka diminta memilih 30 universitas terbaik dari wilayah mereka sesuai dengan bidang kepakaran tersebut. Indikator kedua adalah Citations per Faculty, alias berapa banyak publikasi paper dari peneliti (professor) di univesitas tersebut dan jumlah citation (kutipan) berdasarkan data dari the Essential Science Indicators (ESI).

Kesiapan lulusan dalam dunia kerja (Graduate Employability) juga menjadi salah satu indikator. Kreterian ini memiliki bobot 10% dengan indikator penilaian Recruiter Review. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil survey terhadap 375 perekrut tenaga kerja.

Selain itu jumlah program internasional dan jumlah masahasiswa internasional menjadi indikator yang termasuk dalam Pandangan Internasional (International Outlook) memiliki bobot 10%, dan yang terakhir adalah Kualitas Pengajaran (Teaching Quality) dinilai dari indikator rasio jumlah mahasiswa dan fakultasnya (Student Faculty). Bobot penilaian cukup signifikan karena mencapai 20%.

Jika ditelusuri lagi, THES tidak menjelaskan dasar teknik penarikan sampel serta penyebaran sampel yang ada. Dari 190.000 kuesioner yang dikirim hanya 3703 yang direspon (2006). Itu artinya hanya 1,94 persen saja dari total kuesioner. Jumlah tersebut pun lebih banyak ditentukan dari respon kemampuan untuk mengakses internet. Sudah barang tentu negara-negara di Asia Tenggara terutama Indonesia masih jauh dari mampu melakukan itu.

Potret Pendidikan

Data terbaru UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia mengalami penurunan empat tingkat dari 58 dunia menjadi 62 dari 130 negara di dunia dalam hal pendidikan. Education Development Index (EDI) kita adalah 0,935 di bawah Brunei (0,965) dan Malaysia (0,945).

Situasi dalam negeri pun ikut memperkuat asumsi akan potret pendidikan kita. Pemerataan akses pendidikan, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama, belum tercapai. Selain itu terjadi kesenjangan pemerataan akses pendidikan di masyarakat, teruatama yang tinggal di perkotaan dan pedesaan (Kompas, 5 Februari 2008).

Republik ini begitu kuat dengan POLITIK. Sebut saja, pada tiap pemerintahan baru pasti akan berganti kurikulum atau dengan bahasa cantik “Kebijakan Pendidikan”. Diakui atau tidak, ini sudah menjadi realita di depan mata. (Sekadar catatan kurikulum yang pernah berlaku: Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006).

Kedua, Anggaran Pendidikan. Sebuah persoalan klasik jika berbicara tentang dana anggaran, tetapi kenyataan yang ada tidak dapat dipungkri. Minimnya dana sudah tentu akan menghambat proses pembangunan pendidikan baik infrastruktur maupun suprastruktur. Syukurnya jika tahun 2009 nanti anggaran pendidikan benar-benar direalisasikan 20% oleh Pemerintah.

Ketiga, Kondisi Sumber Daya Manusia. Tenaga-tenaga bermutu dengan tingkat keahlian mumpuni belum sebanding dengan jumlah tunas-tunas bangsa yang siap menerima ilmu pengetahuan. Ketidak merataan tenaga pendidik yang hanya terfokus di pusat-pusat pemerintahan (kota) dibandingkan daerah-daerah yang jauh dari kota semakin membuat buram potret pendidikan kita. Jika di kota satu mata pelajaran diajarkan oleh dua atau lebih tenaga pendidik, tetapi kondisi di daerah, satu tenaga pengajar akan mengajarkan lebih dari satu mata ajar. Kondisi ini berbanding terbalik, belum lagi tingkat keahlian (kompetensi) yang dimiliki.

Tiga faktor dominan tersebut cukup mewakili peliknya persoalan pendidikan, untuk itu guna menjadikan bangsa ini cerdas, pintar dan terampil serta berilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan KOMITMEN yang lebih jelas dengan mengacu pada cita-cita luhur UUD 1945, jika ini masih mau dipegang.

Komitmen bisa dimanifestasikan dalam beberapa wujud, seperti keberanian pemimpin untuk memaksimalkan sektor pendidikan. Salut dan patut diancungkan jempol terhadap beberapaa kepala daerah yang telah berani melahirkan kebijakan pendidikan dengan program sekolah gratis di wilayah masing-masing, dan semoga semakin banyak daerah yang berani untuk menegakkan komitmen ini.***

(Berprestasi tanpa Narkoba dan Hidup Sehat Bersama Keluarga)

Oleh : Prakoso Bhairawa Putera

Pendahuluan

Mungkin sudah terlalu sering kita mendengar atau membaca dari pelbagai sumber mengenai narkotika, alcohol dan zat adiktif lainnya (NAZA). Meski demikian hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk mempersempit ruang penyebarannya ditengah peliknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyebaran NAZA, terlebih narkotika di Indonesia setiap tahunnya cendrung mengalami peningkatan. Awal tahun delapan puluhan jaringan narkoba di Indonesia masuk dalam jaringan terbesar di Asia Tenggara. Dengan perangkat perundang-undangan yang relatif tidak tegas (saat itu) bagi pengedar ataupun pemakai meyebabkan kita dijadikan kawasan potensial peredaran sindikat narkoba dunia. Entah berapa banyak kasus tercatat di kepolisian Indonesia yang tak jarang warga negara asing tercatat dalam buku hitam kepolisian. Ini membuktikan bahwa Indonesia benar-benar telah disusupi sindikat pengedar internasional. Dan target market mereka adalah remaja dan anak-anak.

Berdasarkan data, kasus narkoba yang ditangani Polda Metro Jaya di jakarta, tahun 2001, total kasus tercatat 1.781 dengan 2.160 tersangka. Tahun 2002, jumlah kasus naik menjadi 2.559 dengan 3.060 tersangka. Di tahun 2003 melonjak lagi menjadi 2.973 dengan 3.828 tersangka. Lebih ironisnya lagi pemakai narkoba yang ditangkap polisi 60% - 70% berusia antara 16-21 tahun.

Badan Narkotika DKI Jakarta pun mengungkapkan ada 73 wilayah di Jakarta yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Tahun 2002 dari 2.898.384 remaja usia 15-29 tahun diestimasikan antara 10.000-16.750 telah mengkonsumsi narkoba. Fakta tersebut sudah sangat memperlihatkan betapa membahayakannya narkoba yang setiap hitungan detik bertambah terus, yang kesemuanya menempatkan remaja sebagai objek komsumsinya.

Narkotika pertama kali muncul dalam istilah Yunani yaitu nake yang artinya beku, lumpuh dan dingin. Orang-orang di Amerika lebih mengenalnya dengan sebutan narcotic, dan di Malaysia lebih popular dengan sebutan dadah. Indonesia sendiri menamakan narkotika dan jenisnya dengan narkoba. Pada kalangan remaja (baca: anak muda), mereka memberikan istilah bagi para pemakainya dengan junkie.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. 196/Men.Kes/SK/1977 memutuskan untuk melarang sembilan jenis obat-obatan narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan yaitu : acetorphinum, alphacetyl, menthadolum, heroinum, hydromorphonum, ketobemidonum, nicomorphinum, oximorphonum, rocemorphanum, dan debaconum.

Pengaruh narkotika bergerak perlahan tapi pasti menghancurkan keberadaan bangsa karena konsumen terbesarnya adalah generasi-generasi yang akan melanjutkan kelangsungan bangsa ini di hari esok. Akankah generasi yang suka menutup diri, berbadan ceking, tingkat emosional tinggi dan sulit diajak komunikasi, daya ingatnya terganggu, panik serta bermalas-malasan. Akan kita biarkah generasi yang rusak akibat narkoba bertambah, bertambah dan bertambah lagi.

Penyalahgunaan Narkoba dan Dampaknya

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di negeri ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada bertambahnya jumlah pengguna baru. Sebuah penelitian di tiga kota besar memperlihatkan 88% pemakai narkoba melalui jarum suntik menggunakan jarum tidak steril secara bergantian, namun hanya kurang dari sepertiga dari mereka yang menyadari bahwa dirinya berisiko untuk menularkan dan tertular HIV. Di Jakarta, satu dari dua pecandu narkoba terinfeksi HIV, sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, lebih dari 70% pecandu narkoba sintik yang dites HIV ternyata menunjukkan hasil positif[1].

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa mayoritas pengguna narkotika berada dalam usia produktif dan aktif seksual (15-49 tahun). Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang terjangkit penyalahgunaan narkoba, maka negara pun turut dirugikan dalam segi finansial. Berdasarkan referensi, bila satu persen penduduk Indonesia terjangkit penyalahgunaan narkoba, maka setidaknya terdapat 2,2 juta pecandu[2].

Ini berarti negara harus mengeluarkan dana penanggulangan masalah narkoba sebesar Rp 66 triliun per enam bulan. Jumlah ini akan semakin meningkat, karena data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 persen dari total penduduk.

Para ahli di bidang ini acapkali mengingatkan kita agar menghindari penyakit sosial yang telah banyak merenggut korban akibat over dosis (od). Peran lingkungan dan teman sepermainan sangat menentukan. Terlebih keluarga sebagai kata kunci, terlalu banyak kasus penyalahgunaan yang dilakukan remaja dari kalangan ekonomi atas dan alasan mereka mungkin sudah terlalu basi bagi sebagian diantara kita mendengarkannya. Yaitu tidak lain kurangnya kasih sayang dari orang tua. Di mana Ayah-Ibu, Papi-Mami, Bokap-nyokap adalah orang karier, super sibuk, waktu untuk keluarga terbatas dan memberikan perhatianya melalui materi fisik saja. Sedangkan materi non fisik berupa psikologis (kasih sayang) kepada buah hati mereka sedikit atau barangkali terlupakan.

Narkoba memiliki efek yang buruk bagi tubuh, dan efek ini berbeda antara oarang satu dengan yang lainnya. Efek langsung seperti kesenangan yang hebat, merasa sehat, berkurang rasa sakit, lapar dan nafsu bersetubuh. Pecandu juga rawan tertular virus hepatitis C dan AIDS melalui jarum suntik yang tidak steril. Kejadian infeksi virus hepatitis C pada pengguna narkotika lewat suntikan, dilaporkan mencapai 80,2 persen di Jakarta. Infeksi itu akan berkembang menjadi hepatitis C kronik pada 60-80 persen di antaranya. Sepuluh sampai 20 persen penderita hepatitis kronik akan mengalami sirosis hati dalam kurun waktu sepuluh tahun. Bahkan, sebanyak 20-30 persen pasien narkoba yang dirawat di Jakarta dinyatakan positif menghidap HIV.

Narkoba, Kenali Sejak Dini

Masa remaja merupakan peralihan masa kanak-kanak ke dewasa ditandai dengan pertumbuhan yang cepat pada diri seseorang baik jasmani, kejiwaan, maupun sosialnya. Terkadang perubahan itu tidak berjalan seimbang, misalnya saja jasmani pertumbuhannya begitu oke tetapi perkembangan jiwanya tidak.

Hal ini bisa menimbulkan benturan dalam dirinya sehingga sering muncul perasaan bingung gelisah, tegang dan ketakutan. Pada masa ini juga seseorang ingin mengetahui siapa dirinya. Tak jarang untuk mengetahuinya mereka mencoba hal-hal baru yang selama ini tidak dikenal dan dirasakan. Mereka juga berusaha untuk lepas dari bayang-bayang atau otoritas orang tua dan mulai berkelompok-kelompok membentuk perkumpulan setipe diantara mereka. Nah, pada saat-saat seperti inilah oknum-oknum yang menyesatkan dengan membawa narkoba masuk dalam lingkungan remaja.

Beberapa ahli pernah memberikan ciri-ciri remaja dengan resiko tinggi menjadi penyalahguna narkoba diantaranya : sifatnya mudah kecewa dan kecendrungan menjadi agresif dan destruktif untuk mengatasi kekecewaan itu. Sifatnya tidak dapat menunggu atau bersabar yang berlebihan apa yang diinginkan harus segera dipenuhi saat itu juga.

Adanya hambatan atau penyimpangan psikoseksual disebabkan proses identifikasi anak laki-laki pada ayahnya atau anak perempuan pada ibunya tidak berlangsung dengan baik akibatnya anak mengalami kesulitan dalam bergaul dengan lawan jenis, malu, rendah diri, sukar didekati atau mendekayi lawan jenis, suka menyendiri, terlibat masturbasi secara berlebihan atau tidak pernah masturbasi sama sekali.

Sifat menentang aturan atau cara yang resmi dalam masyarakat untuk mencapai apa yang diinginkan. Sifat suka mengambil resiko yang tidak tepat berlebihan atau terlalu besar resikonya sebagai suatu cara untuk memperlihatkan keberanian dan kehebatanya. Sifat cepat bosan, murung, dan merasa tertekan. Perilaku anti sosial pada usia dini seperti tindakan kekerasan, mencuri dan kejahatan lainnya. Perilaku menyimpang pada usia dini seks, berhenti sekolah, merekok pada usia yang sangat muda. Adanya keterbelakangan mental taraf pembatasan, karena keadaan ini mudah menimbulkan perasaan malu, curiga, rendah diri, dan kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan.

Selain itu juga Keluarga Relawan LSM dan Individu Pemerhati NAZA (Kerlip NAZA) dalam brosurnya memberikan tanda-tanda seorang menggunakan NAZA. Tanda-tanda tersebut dapat terlihat di sekolah dan di rumah. Di sekolah dikatakan bahwa apabila nilai pelajaran menurun, motivasi sekolah menurun, malas berangkat dan malas membuat tugas-tugas sekolah, sering bolos, sering keluar kelas dan tidak kembali ke sekolah, mengantuk di kelas, sering bosan dan tidak memperhatikan guru, sering dipanggil guru karena tidak disiplin, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu misalnya kegiatan ekstrakulikuler dan olahraga yang dulu digemarinya, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang tidak beres di sekolah, sering meminjam uang pada teman, berubah gaya berpakaian, tidak perduli pada kebersihan, teman lama ditinggalkan, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian, dan mudah tersinggung merupakan tanda-tanda yang perlu diselidiki apakah ia menggunakan NAZA.

Adapun tanda-tanda di rumah adalah semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga, berubah teman dan jarang mau mengenalkan temannya, teman sebayanya makin tampak mempunyai pengaruh negatif, mulai melupakan tanggung jawab rutinya di rumah, sering pulang lewat jam malam, sering ke disko atau pesta, waktu dihabiskan dikamar, malas makan dan jarang mau makan sama keluarga merupakan gejala awal seorang menggunakan narkoba. Kemudian berlanjut dengan sering menghabiskan uang tabungan, barang-barang berharga miliknya atau milik keluarga yang dipinjamkannya sering merongrong keluarga untuk minta uang dengan berbagai alasan, tidak mengizinkan orang tua masuk ke kamarnya, ada obat-obatan, kertas timah, bau-bauan yang tidak biasa di rumah terutama kamar mandi dan kamar tidur atau ditemukan jarum suntik namun bila ditanya ia akan mengatakan bahwa barang-barang itu bukan miliknya. Maka kenalinya tanda-tanda ini sejak dini karena terlambat mengetahuinya akan memperparah keadaan. Dan mari kita mulai dari diri dan keluarga kita untuk mengatakan Say no to DRUGS.

Rekomendasi

Hambatan utama pemberantasan peredaran selalu mengalami jalan buntu, pemerintah acapkali dibenturkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Sebenarnya kunci pemberantasan bukan berada pada pemerintah saja, tetapi semua komponen di republik ini. Pemerintah wajib memberikan perangkat hukum yang lebih keras dan bila perlu ’mematikan’ bagi para sindikat yang terlibat di dalamnya, baik itu pengguna, pengedar maupun produsernya.

Kunci lain yang bisa dilakukan adalah memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan remaja di dalamnya, dan tanpa henti-hentinya menyuarakan ’say no to drugs’, klasik tetapi patut untuk disuarakan. Memperketat pengawasan terhadap anak-anak sekolah dari tingkat yang paling rendah (Sekolah Dasar) hingga Perguruan Tinggi. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah kehangat keluarga. Keluarga merupakan komunitas pertama yang akan membentuk seseorang menjadi jiwa yang sehat, dengan kehangatan keluarga melalui komunikasi yang harmonis antar anggota di dalamnya bisa memperkuat hubungan dan kemantapan hati. Kemampuan orang tua dalam melihat perubahan yang terjadi pada anak-anaknya sangatlah penting sebagai langkah awal. Ketidakpahaman orang tua akan dunia kaum muda dan tantangan yang mereka hadapi di sekolah atau kampus, akan membuat orangtua tidak dapat menangkap gejala-gejala dini.

Anak-anak akan membutuhkan pendidikan dari ayah dan ibunya untuk menjadi anak yang mampu bersikap tegas. Keluarga yang cenderung menekan anak sehingga ia berkembang menjadi anak yang kodependen, akan mempersulit sang anak mengatakan tidak pada saay ia perlu mengatakan tidak dan saat ia perlu menciptakan batasan (boundary). Anak-anak kodependen sering sulit menolak ajakan teman. Ini juga yang akan mempersulit mereka menolak ajakan teman untuk memakai narkoba dan menolak ajakan berhubungan seks. Rasa tak percaya diri, rasa sungkan, membuat mereka lebih baik menekan perasaan dan tutup mulut.

Atas dasar hal ini, anak-anak perlu diberdayakan dengan membuatnya bebas berekspresi, sehingga setiap ada masalah ia siap berdialog dengan orang tuanya kapan saja. Di sinilah pentingnya peran orang tua, bahwa kampanye ’say no to drugs’ tatkan berhasil bila lingkungan keluarga dan social si anak tidak mendukung. Ini terkait dengan perkembangan mental dan emosional anak serta informasi yang mereka dapatkan dari orang tuanya mengenai realitas kehidupan sehingga ada antisipasi dari mereka menemui sejumlah masalah, termasuk Narkoba, lalu HIV.

Bila anak terkena masalah, sangat penting bagi orang tua dan keluarga mengambil tindakan, tetapi bila hanya rasa malu atau keinginan menjaga nama baik keluarga menjadi tidak membantu. Inilah persoalan khusus yang mengkhawatirkan bila terjadi pada anak. Selagi dini, masih ada jalan untuk memperbaiki setiap kerusakan dan permasalahan yang terjadi. Beri kesempatan kepada anak untuk berekspresi dan menunjukkan bakat dan kemampuan mereka, karena setiap jiwa yang terlahir telah diberikan keistimewahan. Keistimewahan itulah yang kemudian tumbuh menjadi minat dan bila diteruskan bisa menjadi prestasi yang membanggakan bersama. Hidup dengan kehangatan keluarga, cinta dan penuh kasih sayang merupakan dambaan setiap orang. Lalu kenapa itu tidak kita wujudkan pada keluarga kita? Sekali lagi, Kehangatan – Cinta – Kasih Sayang dan Say No to DRUGS.

ket:

Foto ilustrasi bersumber: http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/burma-gem-smuggling.htm

(Sebuah Catatan tentang Keberadaan Penerapan Kebijakan ATM Kondom)

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera S

Tingginya angka penderita HIV/AIDS di Indonesia, membuat pemerintah sedikit memutar otak untuk kemudian mengeluarkan sebuah terobosan yang oleh sebagian kalangan ditanggapi secara positif dan negatif. Sebagai sebuah republik yang baru sadar dari mimpi panjang. Hal ini sangatlah dimaklumi, ketika muncul sebuah kebijakan baru yang kemudian akan disambut dengan opini publik yang beragam. Karena pada dasarnya memang setiap kebijakan pastilah akan melahirkan dua kutub yang saling bertolak belakang. Akan tetapi, tinggal bagaimana kita menyikapinya.

‘ATM Kondom’ begitulah sebuah terobosan dari pemerintah yang dalam hal ini dijalankan oleh Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bahkan tidak tanggung-tanggung ada 125 ATM kondom yang telah dijalankan sejak bulan Desember 2005 kemarin, sekaligus sebagai langkah sosialisasi. ATM-ATM kondom tersebut telah tersebar di berbagai kota dan disediakan oleh pihak swasta yang tentunya berkoordinasi dengan BKKBN.

Sebenarnya terobosan ini bukanlah hal baru di dunia internasional. Untuk di beberapa Negara besar terutama di Eropa dan Amerikan, fasilitas ini sudah sejak lama disediakan oleh pemerintah. Lalu, kenapa Negara seperti Indonesia mau mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas ini.

Hal inilah yang kemudian memunculkan efek positif dan negatif di masyarakat. Bila kita lihat dan telah. Sebenarnya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah ini, biasa dikatakan cukup tepat. Mengingat seks bebas yang merupakan salah satu pemicu penyebaran virus HIV. Selain penggunaan jarum suntik bagi para pengguna narkoba. Dengan tersediaanya ‘alat pengaman’ yang disediakan dengan hanya memasukkan 3 buah uang koin lima ratus rupiah saja, oleh pemerintah diharapkan dapat (minimal) menekan penyebaran virus HIV.

Namun, asumsi positif dari pemerintah ini ditanggapi secara negatif oleh beberapa pihak. Banyak pihak yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan pemerintah melalui tangan BKKBN dianggap bias melegalkan free sex yang benar-benar tidak sesuai dengan norma dan budaya timur yang kononnya masih dijunjung tinggi. Free sex yang seharusnya diberantas malah dihalalkan lewat penyediaan ATM kondom tersebut.

Kondisi di Lapangan

Sampai 31 Desember 2004 secara kumulatif jumlah pengidap infeksi HIV ada 3.368 orang dari 30 propinsi, sedangkan kasus AIDS ada 2.682 dari 29 propinsi. Bahkan di beberapa daerah seperti Papua, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Riau, terdapat kantung-kantung wilayah dengan prevalensi lebih dari 5% sehingga mengubah status Indonesia dari negara dengan prevalensi rendah menjadi negara dengan epidemi terkonsentrasi.

Data tahun 2004 teresebut ternyata terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Yayasan Pelita Ilmu (YPI) dari Subdit Penyakit Menular Seksual (PMS) Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM-PL) Departemen Kesehatan RI., hingga 30 Juni 2005 menunjukkan 7.098 kasus HIV/AIDS, atau meningkat signifikan dari data sebelumnya, yaitu 6.789 kasus per 31 Maret 2005. Selama April sampai Juni 2005 terdapat 72 kasus infeksi HIV dan 237 kasus AIDS baru. Sehingga dapat dicatat hingga akhir Juni 2005 tercatat 7.098 orang, dengan estimasi mencapai 150.000 orang tertular. Dari 7.098 kasus tersebut, 1.498 di antaranya adalah kaum perempuan dan 54 balita. Parahnya lagi, angka tersebut belum memperlihatkan kondisi yang sebenarnya terjadi karena angka kasus tersebut hanyalah yang tercatat dalam laporan. Angka-angka tersebut persentase penyebarannya tertinggi tertular melalui hubungan seks. Berdasarkan pakar epidemiologi, YPI menyebutkan angka sesungguhnya bisa mencapai 90.000 hingga 130.000 kasus HIV/AIDS

Bahkan yang lebih mencengangkan dari data yang terkumpul teridentifikasi sebanyak 79,5 persen penderita adalah dari kelompok umur 20-39 tahun. Itu artinya mereka termasuk dalam usia produktif. Ini memang sangat memprihatinkan, sebab komitmen internasional dalam millennium development goals (MDG) menargetkan pengendalian penyebaran HIV AIDS dan menurunnya jumlah kasus pada 2015

Survei tentang HIV/AIDS yang digelar Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, tahun 2002, mendapatkan data 3 juta lelaki di 10 propinsi di Indonesia yang menjadi pelanggan perempuan pekerja seks komersial (PSK). Hanya sedikit sekali yang menggunakan kondom ketika kontak seks dengan PSK. Harus dicatat angka ini belum mewakili keadaan sesungguhnya karena survei hanya mencakup orang-orang yang relatif mudah dijangkau, misalnya sopir truk, pekerja bangunan dan kalangan ekonomi lemah lainnya karena kesulitan melakukan survei pada pegawai negeri, politisi, orang kantoran, atau pengusaha papan atas (Tempo, Edisi 6, 12 Desember 2004).

Melihat tingginya angka penyebaran virus tersebut, wajar bila pemerintah melakukan berbagai cara untuk kembali menekan jumlah penyebarannya. Seperti dijelaskan diatas penyediaan ATM Kondom bukan tanpa tujuan yang jelas dan bukan sekadar mengikuti tren dunia. Mesin yang dikelolah oleh pihak perusahaan penyidia kontom terbesar di Indonesia yang bekerja sama dengan BKKBN, sejak pertama memang diperuntukkan guna menekan tingginya penyebaran virus HIV/AIDS. Selain itu juga dibuat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Sekaligus mempermudah masyarakat mengonsumsi alat pengaman dalam berhubungan intim tersebut.

Sejak diluncurkan pertama di Jakarta yang peresmiaan dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Makbul Padmanagara. ATM ini telah dimanfaat oleh sebagian masyarakat pengguna. Memang untuk menemukan mesin ini bukanlah perkara mudah dan tidak disembarangan tempat. Untuk di Jakarta sendiri baru tersedia di Polda Metro Jaya, gedung Graha Kencana BKKBN, RSPAD Gatot Sobroto, Mabes TNI AD Cilangkap, Mabes Polri dan Klinik Pasar Baru. Sedang untuk diluar Jakarta baru tersedia di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, NTB, Riau, Papua dan Irian Jaya Barat. Jaringan ATM ini akan semakin disebarluaskan hingga meliputi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di kota Palembang juga suatu saat.

Bentuk mesin ATM kondom, memang tidak se-mentereng ATM umum yang dipakai oleh pihak perbankkan di Indonesia. ATM ini berwarna putih dan berukuran satu meter kali setengah meter. Namun, mengingat mudahnya akses untuk mendapatkannya, tidak jarang fasilitas ini dimanfaatkan oleh pasangan yang belum melikah atau tidak menikah. Parahnya lagi dengan tersedianya ATM ini memunculkan ketakukan beberapa pihak, akan langsung memancing kaum remaja melakukan seks bebas.

Akan tetapi, walau lokasi penempatannya yang terbuka. Dimana semua orang dapat leluasa membeli kondom tanpa dikontrol. Mereka tetap akan berpikir dua kali karena jika dilihat untuk wilayah Jakarta saja penempatan ATM Kondom diletakkan di tempat-tempat yang cukup membuat kita (maaf) ’agak sungkan’ datang.

Tersedianya fasilitas ini secara umum, akan semakin membuat beberapa kalangan bertanya-tanya. Apakah pemerintah benar-benar berniat menekan laju penyebaran HIV atau justru memunculkan atau bahkan menyuburkan kegiatan prostitusi. Hal ini bisa saja muncul, karena ATM Kondom seakan-akan memotivasi masyarakat untuk melakukan hubungan seks bebas tanpa ada kekhawatiran untuk hamil ataupun tertularnya resiko penyakit kelamin dan HIV/AIDS.

Langkah Sosialisasi Tepat

Berdasarkan data yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa epidemi HIV/AIDS di Indonesia sudah berada dalam tahap lanjut. Penularan terjadi melalui berbagai cara, baik melalui hubungan homoseksual, heteroseksual, jarum suntik pada pengguna narkotika, transfusi komponen darah, hingga dan dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkannya. Infeksi HIV/AIDS juga telah mengenai semua golongan masyarakat, baik kelompok risiko tinggi maupun masyarakat umum. Jika pada awalnya, sebagian besar odha berasal dari kelompok homoseksual maka kini telah terjadi pergeseran dimana persentase penularan secara heteroseksual dan pengguna narkotika semakin meningkat. Beberapa bayi yang terbukti tertular HIV dari ibunya menunjukkan tahap yang lebih lanjut dari tahap penularan heteroseksual. Maka spat dimaklumi terobosan baru pemerintah dengan penyediaan ATM Kondom tersebut.

Untuk tidak memunculkan efek yang lebih membuat pemerintah terpuruk, ada baiknya jika pihak BKKBN melakukan sejumlah kampanye sosialisasi yang dapat membuat masyarakat Indonesia lebih ’mengerti’. Ini penting mengingat masih banyaknya pihak yang masih memandang negatif akan keberadaan ATM Kondom. Langkah sosialiasi melalui berbagai kegiatan dan kampanye serta publikasi melalui media-media adalah langkah kongkrit yang hingga saat ini kurang sekali dilakukan oleh pemerintah. Dari data yang diperoleh menyebutkan bahwa sebagian besar penderita HIV/AIDS berasal dari usia produktif. Kondisi ini lebih disebabkan karena kurangnya pendidikan seks yang benar.

Terlepas dari itu semua permasalahan seks bebas di Indonesia, ada baiknya jika dari diri sendirilah yang menjadi kontrol. Perilaku bertanggung jawab menjadi kuncinya.

Sebuah lembaga baru, Aliansi Sastra Indonesia (ASI), lahir di Jambi. Lembaga yang akan bergerak di bidang advokasi sastra itu dihasilkan oleh Musyawarah Sastrawan Indonesia dalam rangka Temu Sastrawan Indonesia (TSI) I, yang berlangsung di Jambi, 7-11 Juli 2008.

Selain membahas berbagai persoalan sastra, TSI I juga diskenario untuk melahirkan sebuah wadah sastra baru. "Banyak persoalan sastra dan sastrawan yang belum tertangani oleh wadah-wadah sastra yang telah ada. Dari TSI kami berharap dapat lahir wadah baru yang dapat ikut menangani persoalan-persoalan itu," kata Ketua Pelaksana TSI I, Dr Sudaryono MPd, yang juga dikenal sebagai penyair Dimas Arika Miharja.

Dari keinginan itulah kemudian, melalui sidang pramusyawarah yang dipimpin oleh Firdaus, dibentuk Tim Perumus yang terdiri dari Acep Zamzam Noor, Afrizal Malna, Afrion, Ahmadun Yosi Herfanda, Atik Sulistyowati, Bambang Widiatmoko, Firdaus, Fadlillah, Joni Ariadinata, Koko P Bhairawa, Kartini Nurdin, Tan Lio Ie, Triyanto Triwikromo, dan Wahyu Sunan Kalimati.

Melalui sidang yang cukup alot, di Grand Hotel, Tim Perumus menghasilkan tiga rekomendasi. Pertama, perlu dibentuk wadah baru sastra yang mefokuskan kegiatannya pada advokasi sastra untuk membela kepentingan sastrawan. Kedua, Temu Sastrawan Indonesia perlu diteruskan sebagai forum tahunan bagi sastrawan Indonesia. Dan, ketiga, perlu ada sistem kurasi untuk meningkatkan kualitas temutemu sastra yang kini makin banyak diadakan di berbagai kota dan daerah.

Rekomendasi itulah yang kemudian dibawa ke Musyawarah Sastrawan Indonesia TSI I, yang juga berlangsung di Grand Hotel, 9 Juli 2008. Musyawarah akhirnya menyepakati bahwa TSI akan diteruskan sebagai forum tahunan, dan pembentukan Aliansi Sastra Indonesia (ASI) yang memfokuskan aktivitas pada advokasi sastra.

Disepakati pula bahwa TSI II akan dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2009, dan TSI III akan dilaksanakan di Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2010.

Untuk peningkatan kuantitas dan mutu TSI pada pelaksanaan berikutnya, disepakati pula perlunya penggunaan kurator untuk mengkurasi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan acara, baik dari sisi tema, konsep pertunjukan, dan hal-hal lain yang relevan.

Selain itu, untuk merealisasikan pembentukan Aliansi Sastra Indonesia maka dipandang perlu melaksanakan pertemuan khusus untuk membahas kelengkapan statuta organisasi, dan kelengkapan lainnya.

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan TSI berikutnya kemudian dituangkan ke dalam rekomendasi yang ditandatangani oleh wakil Tim Perumus Acep Zamzam Noor dan Ketua Pelaksana TSI I Dr Sudaryono MPd. Rekomendasi akan disampaikan kepada Pemda Provinsi Bangka Belitung dan Sumatra Selatan untuk melaksanakan TSI II dan III di provinsi masing-masing.

Selain musyawarah sastrawan, TSI I yang diselenggarakan oleh para sastrawan Jambi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi itu juga diisi seminar sastra, workshop, dan Panggung Apresiasi. Seminar berlangsung dua hari (7-8 Juli) di Grand Hotel. Workshop juga berlangsung pada 7-8 Juli di Balai Bahasa Provinsi Jambi, dengan pemateri Maman S Mahayana dan Agus R Sarjono.

Sedangkan seminar sastra berlangsung pada 8-9 Juli di Grand Hotel, menampilkan sembilan pembicara dari berbagai daerah, yaitu Haris Effendi Thahar, Suminto A Sayuti, Sunaryono Basuki, Korrie Layun Rampan (tidak hadir), Kartini Nurdin, Ahmadun Yosi Herfanda, Hary S Harjono, Ahda Imran, Afrizal Malna, dan Maizar Karim. Mereka membahas berbagai persoalan sastra terkini, sejak capaian estetik, tradisi kritik, sampai peran media massa.

Menjelang Musyawarah Sastrawan Indonesia juga disampaikan wacana pengantar dengan topik HAKI untuk Karya Sastra Indonesia oleh Abdul Bari Azed, Advokasi Sastra dan Sastrawan Indonesia oleh Fadlillah, dan Wadah Sastrawan Indonesia, Filosofi dan Organisasi oleh Acep Zamzam Noor.

Panggung apresiasi pada 8-9 Juli di Taman Budaya Jambi dimeriahkan berbagai pertunjukan menarik. Putu Wijaya memukau penonton dengan monolog Kemerdekaan -- diangkat dari cerpen Kemerdekaan yang pernah dimuat Harian Republika tahun 1995. Sementara, Jose Rizal Manua, Asrizal Nur, Cory Marbawi, EM Yogiswara, Asro Almurthawi, Tan Lioe Ie, Thomson HS, Irmansyah, Pendra Darmawan, Didin Soroz, dan penyair-penyair lain, menggetarkan penonton dengan sajak-sajak mereka.

Panggung apresiasi pada malam pertama juga dimeriahkan pertunjukan musikalisasi puisi Teater Etno, musikalsisasi puisi Teater Air, tari oleh Teratak Anak Indonesia pimpinan Tom Ibnoer, teater tutur Dideng dari Kabupaten Bungo, dan teater tutur Pantau dari Kabupaten Sarolangun. Pada malam kedua juga dimeriahkan pentas tari Sanggar Sakintang Daya, teater tutur Senandung Jolo dari Kabupaten Muaro Jambi, musikalisasi puisi oleh Teater Alif, teater tutur Kíba dari Kabupaten Kerinci, dan musikalisasi puisi oleh Teater Oranye.

Acara pembukaan (dibuka oleh staf ahli gubernur Jambi, Junaidi T Noor) dan penutupan (ditutup oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Muallimah Radhiana MPd) di Grand Hotel juga dimeriahkan berbagai pertunjukan seni, seperti seni Mindulahin, pentas tari Teratak Indonesia, baca puisi oleh Didin Siroz, serta pentas teater tutur dan musik krinok dari Kabupaten Tebo. TSI juga diwarnai peluncuran buku kumpulan puisi Tanah Pilih, pameran dan bazar, serta wisata budaya ke situs Candi Muaro.

Menurut Sudaryono, TSI diikuti sekitar 150 sastrawan dari seluruh Indonesia. Menurut salah satu penggagas TSI, Ja'far Rassuh, Jambi dipilih sebagai tempat penyelenggaraan TSI I, karena Jambi merupakan salah satu pusat kebudayaan Melayu kuno. "Dari pertemuan ini, kami berharap pemikiran sastra akan makin berkembang," kata Dra Hj Muallimah Radhiana MPd, ketua umum TSI.

Melalui TSI I, seperti diharapkan Panitia, Jambi telah mencatatkan diri sebagai provinsi yang melahirkan wadah baru sastra ' ASI ' yang akan bergerak di bidang advokasi sastra. Selain itu, Jambi juga melahirkan event baru sastra —TSI— yang akan digelar tiap tahun, untuk menambah maraknya event sastra di Tanah Air. ayh

Sumber: http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/72/news_id/4514