KOKO P BHAIRAWA

JAKARTA : Peringkat Indonesia dalam daya saing global pada 2008 kembali turun, dan berada di urutan 54 dari 75 negara yang disurvei World Economic Forum. Pada 2006, posisi Indonesia masih berada pada peringkat 51.

“Liberalisasi perdagangan dan investasi telah merupakan tuntutan global sehingga negara berdaya saing rendah akan semakin tertinggal,” ujar Dr Dewi Fortuna Anwar, Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI dalam Seminar AmTeQ 2008 di Serpong, Selasa (22/7).

Di sisi lain, kata Dewi, masalah politik di dalam negeri bagi Indonesia, juga Filipina, ternyata sangat menentukan terhadap tingkat persaingan global. Hal itu terlihat dari peringkat Indonesia yang turun drastis saat memasuki krisis politik.

Kendati pada krisis ekonomi 1998 tingkat daya saing Indonesia sangat turun, namun, kata Dewi, beberapa tahun kemudian mulai menunjukkan perbaikan. “Pada 2000 , Indonesia sudah berada di urutan 44, namun 2001 anjlok di urutan 64, dan terus menurun di urutan 67 pada 2002, karena terjadi krisis politik saat itu,” ujarnya.

Sementara di lingkungan ASEAN, tingkat daya saing Indonesia saat ini juga masih dibawah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, jika dibandingkan dari sisi jumlah penduduk, Indonesia juga berada di urutan terbawah dibandingkan RRC (rangking 34) dan India (rangking 48).

Menurut Dewi, rendahnya daya saing global dapat terlihat dari indikator produk-produk ekspor Indonesia kurang laku dijual di luar negeri, sementara pasar dalam negeri dikuasai produk-produk impor. Selain itu, Indonesia juga kurang diminati para investor. "Pertumbuhan ekonomi akan tersendat sehingga akan mengakibatkan krisis berkepanjangan," ujarnya. (Lea)

Sumber : http://www.technologyindonesia.com/news.php?page_mode=detail&id=1125

Rama Pratama
Ketua Umum GEMA KEADILAN

Slogan “Harapan dan Perubahan” menjadi tema kampanye Barack Obama pada pemilihan presiden di AS. Dengan tema ini, Obama mampu membangkitkan histeria massa sehingga dukungan kepadanya begitu luar biasa.

Dukungan terhadap Obama tidak hanya datang dari warga AS yang menginginkan perubahan. Dukungan itu juga bergema di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan, di Indonesia ada perkumpulan tersendiri yang memberikan dukungan atas tampilnya Obama dalam pemilihan.

Apa yang terjadi pada fenomena Obama menunjukkan bahwa masyarakat AS begitu mengharapkan angin perubahan. Masyarakat AS sudah bosan dengan kebijakan yang telah menyeret anak-anak mereka ke ladang pembantaian di Irak dan Afghanistan. Mereka mulai bosan dengan kebijakan ekonomi negara yang membuat mereka harus antre mendapatkan kebutuhan sehari-hari akibat kebijakan Pemerintahan Bush yang mengonversi bahan pangan menjadi energi.

Kita menyaksikan demam Obama menggejala di mana-mana. Meski spirit Obama menggetarkan kaum muda Indonesia, itu belum cukup membawa mereka pada satu keberanian menantang pendahulunya dalam kompetisi kepemimpinan bangsa. Berbagai survei menunjukkan kaum muda belum tampil secara maksimal sehingga belum dapat diidentifikasi oleh masyarakat sebagai orang yang layak untuk memimpin bangsa.

Kongres Majelis Pemuda Indonesia sebagai acara pemanasan menuju Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar di Riau 22-24 Juli 2008 diharapkan menelurkan formulasi bagi tampilnya kaum muda pada level kepemimpinan nasional. Bagaimana pun, KNPI sebagai wadah berhimpun berbagai organisasi massa kepemudaan memiliki potensi dan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang berasal dari kaum muda.

Modal sejarah
Tahun ini tepat 80 tahun kaum muda Indonesia merayakan peristiwa bersejarah mengenai kesadaran akan pentingnya berhimpun dalam satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa, yang bernama Indonesia. Kesadaran ini lahir sebagai antitesis politik Belanda yang memecah-belah sebuah bangsa besar yang hidup di Nusantara. Dengan mengikrarkan sumpah pemuda, sesungguhnya pemuda saat itu menunjukkan kapasitas dan kesiapannya untuk menjadi pemimpin bangsa.

Gagasan sumpah pemuda merupakan narasi besar yang mendorong manusia di Nusantara terbawa arus perubahan yang tak terbendung. Orang-orang yang hidup dengan berbagai bahasa dengan kesadarannya belajar dan mau menggunakan bahasa Indonesia. Narasi besar kaum muda tidak berhenti di situ. Mereka juga mewujudkannya dalam satu langkah besar, yakni deklarasi Indonesia merdeka.

Sejarah mencatat jika pemuda tidak mendesak Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mungkin sampai saat ini Indonesia masih terjajah. Indonesia merdeka adalah narasi besar yang hinggap di seluruh sanubari rakyat Indonesia sehingga mereka rela berkorban untuk Indonesia merdeka.

Peran pemuda Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, tidak terbantahkan lagi. Jejak sejarah kaum muda pascakemerdekaan dapat kita lihat misalnya ketika Sudirman menjadi jenderal pertama dan sekaligus panglima di republik ini dalam usia masih sangat muda. Sudirman adalah kaum muda yang telah memimpin pergerakan Indonesia melawan Belanda dengan keberanian, kecerdasan, dan keikhlasan yang luar biasa sehingga pantas jika namanya begitu melegenda.

Dengan prestasi kaum muda Indonesia ini, tidak berlebihan jika Ben Anderson, pengamat politik Indonesia, meyakini sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan kaum muda. Dalam setiap fase sejarah, kepemimpinan kaum muda adalah motor penggerak perubahan zaman. Ben Anderson mengatakan, “Akhirnya saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh kesadaran pemuda ini.” Apa yang telah disimpulkan oleh Ben Anderson sedianya cukup bagi kaum muda untuk berani bergerak ke tengah dan berkompetisi merebut kepemimpinan bangsa. Kaum muda memiliki modal sejarah yang sangat besar bagi kelahiran dan pembangunan bangsa.

Sudah tiba masanya kaum muda tidak hanya berhenti menjadi saksi perebutan kursi yang dilakukan kaum tua. Bukan lagi waktunya kaum muda hanya bertindak sebagai operator dari generasi yang terbukti gagal, kemudian berusaha merebut kekuasaan kembali. Tetapi, harus mampu melahirkan generasi kepemimpinan baru yang lebih mampu memberi harapan dan perubahan. Itu tidak lain ada di tangan kaum muda Indonesia.

Harapan Indonesia
Media massa secara lengkap telah menceritakan berbagai derita anak bangsa serta paradoks yang muncul. Misalnya, di saat negara surplus beras dan merasa perlu untuk ekspor, pada saat yang sama sebagian rakyatnya justru sedang berjuang melawan lapar. Tak terbayangkan bagaimana ketika negara begitu gencar melakukan kampanye antikorupsi, pelaku korupsi justru aparatnya sendiri.

Berbagai paradoks itu muncul karena perilaku lama yang tidak sesuai dengan semangat baru masih memiliki kuasa atas kepemimpinan di negeri ini. Meski banyak bukti sejarah menunjukkan peran pemuda meraih kejayaan bangsa, sepertinya sederetan bukti itu tidak cukup bagi elite lama menempatkan pemuda sebagai human capital bagi negeri ini.

“Setiap massa ada orangnya”, begitu pepatah Arab mengatakan. Ketika bangsa ini terpuruk oleh beragam citra negatif di dunia internasional, seperti citra pelanggar HAM, negara terkorup, negara dengan tingkat daya saing rendah, dan berbagai citra negatif lainnya, kaum mudalah yang dapat diandalkan mengklarifikasi semua citra negatif itu dengan prestasinya. Kaum muda berkali-kali diharapkan melakukan perubahan dan menjaga eksistensi citra baik Indonesia.

Kita menyaksikan seorang anak penjual rokok kaki lima di Bekasi, misalnya, telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional dengan menjadi juara catur dunia tahun 2007 di Yunani. Beberapa siswa terbaik kita juga menjadi juara olimpiade fisika.Olahraga juga lebih hebat dengan hadirnya beberapa atlet muda berbakat yang menjuarai beberapa cabang. Sedianya semua itu menjadi inspirasi untuk dapat memberikan peran kepemimpinan yang lebih besar bagi kaum muda.

Yang muda yang berkuasa
Bergulirnya reformasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan. Perubahan itu hendaknya mendorong kaum muda untuk dinamis dan cerdas membaca realitas zaman. Tentu tidak mungkin menggunakan paradigma lama untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Drucker, seorang ahli manajemen modern, masalah terbesar dalam menghadapi krisis bukan terletak pada krisis itu sendiri. Masalah terbesar adalah ketika kita menyelesaikan krisis hari ini dengan logika masa lalu.

Kaum muda Indonesia perlu berkaca pada keberanian John Tyler Hammons, ketika ia datang ke tengah masyarakatnya dan menawarkan diri untuk memimpin mereka. John mahasiswa 19 tahun di Universitas Oklahoma yang terpilih sebagai wali kota Muskogee, wilayah di sebelah timur laut negara bagian Oklahoma, AS. Dari seluruh suara di daerah yang telah dihitung, John Tyler memenangi 70 persen suara dan mengalahkan calon lain yang berusia lebih tua darinya.

Semoga kita (kaum muda) memiliki keberanian menawarkan solusi bagi bangsa dengan merebut kepemimpinan hari ini, sebagaimana ditunjukkan oleh John Tyler.

Ikhtisar:
- Sejarah membuktikan peran kaum muda sangat besar.
- Kaum muda bisa memberi angin segar bagi kemajuan bangsa.

Yasmi Adriansyah
Diplomat Indonesia di Jenewa, Alumnus Oxford University

Sebut saja namanya Handoyo. Ia adalah warga Indonesia yang pada 2005 lalu bersamaan dengan penulis menuntut ilmu di Oxford University, Inggris. Dalam usia muda, 25 tahun, ia belajar pada tingkat doktoral departemen fisika. Mengagumkan. Lebih mengagumkan lagi, pada masa sekolah menengah atas ia pernah mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi pemenang pada olimpiade fisika internasional. Jadi, kalau dalam usia muda ia telah menempuh studi pada jurusan bergengsi di salah satu universitas tertua dunia tersebut, semuanya adalah rangkaian prestasi yang layak membanggakan negeri.

Namun, ketika ditanya rencana ke depan pascastudi doktoral di Oxford University, ia menjawab akan mencari kerja di luar negeri, baik sebagai peneliti, pengajar, maupun berkiprah di perusahaan multinasional. Ia tidak merencanakan untuk kembali ke Tanah Air. Paling tidak, kembali ke Indonesia bukanlah prioritas bagi dirinya.

Kontradiksi
Fenomena Handoyo hanyalah sedikit contoh kepergian sumber daya intelektual Indonesia ke belahan bumi yang lain (brain drain). Prestasi Handoyo dalam bidang akademis tentu membanggakan. Di sisi lain, keputusannya untuk tidak kembali ke Indonesia merupakan kehilangan yang tidak kecil bagi negeri kita. Sebuah kontradiksi yang menyedihkan.

Indonesia sejatinya merupakan salah satu negara produsen intelektual muda yang brilian. Prestasi baru-baru ini yang membanggakan adalah kemenangan Tim ITB pada Imagine Cup di Berlin, Jerman, dan perolehan lima medali emas siswa SD Indonesia pada Elementary Contest for Math di Hong Kong. Kemenangan tersebut bak oase sejuk di tengah panasnya gunjang-ganjing Tanah Air yang tidak selalu indah. Kemenangan mahasiswa ITB dan siswa SD Indonesia menambah deretan prestasi putra-putri bangsa pada tingkat internasional.

Di sisi lain, penyikapan kita sebaiknya tidak berhenti pada sikap berbangga hati. Sikap terpenting adalah jangan sampai prestasi tersebut hilang karena tidak dihargai. Jika itu yang terjadi, besar kemungkinan Handoyo-Handoyo lain akan terus mengikuti. Para peraih prestasi pun selayaknya tidak menunggu diberikan penghargaan dan pekerjaan layak. Mereka justru dituntut selalu inventif dan inovatif, meneruskan keilmuan sekaligus menciptakan produk yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis. Mereka diharapkan mampu menjaga aset kecerdasannya dan memberi nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat.

Menjaga aset intelektual
Belajar dari pengalaman negara-negara maju, salah satu cara mereka dalam menjaga aset kecerdasan dan memberi nilai ekonomis atas aset adalah melalui perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya melalui sistem paten jika terkait teknologi atau kekayaan intelektual industri. Jika ditilik dari catatan lima tahun terakhir dari statistik aplikasi paten internasional, mayoritas negara yang selalu mencatatkan nilai tertinggi adalah negara maju (WIPO, 2008. International Patent System, Developments and Performance in 2007). Karena itulah lazim kita dengar bahwa negara maju identik dengan negara yang memiliki dan menguasai industri bermuatan teknologi.

Jika merujuk pada referensi tersebut maka cara pertama bagi putra-putri Indonesia dalam menjaga aset intelektual adalah melalui proses penemuan dan inovasi berkelanjutan dan kemudian mendaftarkan temuan atau inovasinya ke dalam sistem paten. Dengan terdaftarnya temuan atau inovasi tersebut ke dalam sistem paten, ada perlindungan atas suatu temuan inventif atau inovatif sehingga tercipta sebuah pengakuan dan penghargaan.

Melalui sistem paten, sebuah temuan atau inovasi produk teknologi diharuskan mempunyai manfaat terapan pada industri. Dengan persyaratan ini, sebuah temuan atau inovasi yang telah dipatenkan selayaknya mempunyai nilai ekonomis, paling tidak bagi penemunya dan industri yang menggunakannya. Sebagai konsekuensi logis, jika di suatu negara terdapat banyak penemu dan atau inovator, bisa dibayangkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan eksponensial perekonomian negaranya.

Pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan putra-putri Indonesia mampu bersaing secara internasional dengan negara maju melalui sistem paten? Apalagi kompetensi negara maju, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia maupun fasilitasi aktivitas penelitian, jauh melampaui kapasitas negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Asumsi di atas di satu sisi memang tidak salah, tetapi bisa dikatakan tidak sepenuhnya benar. Salah satu negasi yang konkret adalah fenomena Korea Selatan. Sekitar 40 tahun lalu, negara itu masih parah, bahkan bisa disejajarkan dengan kondisi perekonomian mayoritas negara Afrika saat ini. Namun, Korsel kini telah memasuki kondisi perekonomian yang bahkan sudah bisa disetarakan dengan negara maju. Salah satu bukti majunya Korsel adalah tingginya kuantitas aplikasi paten internasional. Dalam lima tahun terakhir ini aplikasi paten internasional Korsel berada dalam kisaran lima tertinggi di dunia, bersama-sama AS, Jepang, dan Jerman. (WIPO, 2008. Ibid).

Hal lain yang dapat dimanfaatkan negara berkembang dari sistem paten internasional adalah adanya skema ‘fleksibilitas’. Melalui skema ini, baik yang dimuat di dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property maupun Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), standar perlindungan paten dapat disesuaikan dengan tingkat pembangunan masing-masing negara.

Berdasarkan hal tersebut, negara seperti Indonesia sejatinya juga mempunyai kesempatan yang sama. Jika putra-putri kita mampu bersaing dalam ajang kompetisi ilmiah antarbangsa, adalah logis jika mereka juga mampu bersaing dalam sistem paten internasional.Berangkat dari keyakinan di atas maka sudah selayaknya terus dipikirkan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas aset intelektual bangsa melalui sistem perlindungan HKI, khususnya paten. Ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, proses penelitian teknologi di universitas atau sekolah-sekolah tinggi harus lebih intensif diarahkan ke dalam sistem paten. Dalam konteks tersebut, dunia pendidikan tinggi perlu lebih menyeimbangkan pendidikan HKI dari pendekatan hukum kepada pendekatan teknologi. Berdasarkan sejumlah kajian, pendidikan HKI di banyak negara berkembang lebih ditekankan pada aspek proteksi (hukum) dan kurang memerhatikan dimensi penemuan atau inovasi teknologi. Kini merupakan keniscayaan bagi subjek HKI untuk diajarkan di institut-institut teknologi atau di bawah fakultas-fakultas teknik agar lebih tercipta keseimbangan yang bermanfaat.

Kedua, dunia industri memainkan peranan sangat penting selaku pihak yang kelak akan mengeksploitasi produk-produk yang telah dipatenkan. Oleh karena itu kerja sama antara dunia industri dan civitas akademika merupakan sebuah potensi yang perlu lebih didayagunakan. Kerja sama bisa dimulai dari pembiayaan penelitian yang dianggap prospektif sampai dengan proses negosiasi pemberian lisensi yang bernilai ekonomis. Terakhir, peranan pemerintah selaku regulator dan fasilitator merupakan subjek penting yang harus terus dijaga kinerjanya.

Selain berperan sebagai pihak yang berwenang memberikan hak atas kekayaan intelektual, pemerintah perlu lebih memberikan perhatian pada komunitas civitas akademika yang kerap menjerit akibat minimnya alokasi anggaran pengembangan riset dan teknologi.Peranan yang tak kalah penting dari pemerintah adalah untuk tidak pernah lelah memberikan kesadaran dan keyakinan bagi masyarakat bahwa sesungguhnya Indonesia mempunyai potensi keilmuan dan teknologi yang tidak kecil. Dalam konteks tersebut, intelektual-intelektual muda kita sudah membuktikannya. Jika ketiga unsur utama tadi, yaitu universitas, dunia industri, dan pemerintah, mampu terus bersinergi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sumber : Republika, 25 - Juli - 2008

Oleh : R. Panji Bhairawa

Menyisihkan waktu 15 menit mungkin setiap orang mampu untuk melaksanakan, tetapi 15 menit untuk membaca buku mungkin saja berat untuk dilaksanakan. Paling tidak itulah yang dilakukan oleh salah seorang salah seorang pimpinan di sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Saya ingat betul akan penuturan dan kemampuan beliau menganalisa setiap permasalahan yang ada. Disela-sela waktu, saya dan beliau menyempatkan berdialog tentang kebiasaan sehari-hari.

Sosok pimpinan itu, ternyata selalu mengambil waktu 15 menit setelah mandi sore untuk membaca buku. Kenapa setelah mandi? karena menurut beliau seusai mandi badan terasa enak dan kondisi seperti itu sangat cocok untuk membaca. Bukan hanya itu, suasana ketika membacapun tidak boleh ada gangguan baik dari suara televisi, ataupun ponsel. Untuk menambah suasana lebih nyamana, tak jarang ruang kamar tempat membaca disemprotkan pengharum ruangan. Nah, alhasil dalam waktu 1 bulan beliau bisa membaca 1-2 buku yang tebalnya lebih dari 150-200 halaman.

Lalu saya terdiam dan berfikir sejenak, alangkah indahnya jika setiap orang di negeri ini bisa hidup dan menbiasakan diri melakukan kegiatan semacam itu. Terlebih kita yang masih tergolong muda. Mungkin saja republik bernama Indonesia, tidak akan lagi miskin pengetahuan dan intelektual.Sehingga mampu keluar dari setiap permasalahan yang menimpa.

Begitu juga dengan pemerintah yang tidak perlu gusar melihat data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (2003)tentang gambaran minat baca bangsa Indonesia. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran hanya 55,11%. Sementara yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22%, buku cerita 16,72%, buku pelajaran sekolah 44,28%, dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07%.

Data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadikan baca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Orang lebih memilih menonton televisi dan atau mendengarkan radio. Malahan kecenderungan cara mendapatkan informasi lewat membaca stagnan sejak 1993. Hanya naik sekitar 0,2%. Jumlah itu jauh jika dibandingkan dengan menonton televisi yang kenaikan persentasenya mencapai 21,1%.

Data pada 2006 menunjukkan bahwa orang Indonesia yang membaca untuk mendapatkan informasi baru 23,5% dari total penduduk. Sementara itu, mendapatkan informasi dengan menonton televisi sebanyak 85,9% dan mendengarkan radio sebesar 40,3%.

Dan, jika kita mau lebih dalam memahami esensi membaca, kita bisa melihat sebuah kisah di buku suci yang menyebutkan bahwa semesta berawal dari ’’kata’’ yang menjadi pengetahuan. Barangkali karena semesta berawal dari ’’kata’’ inilah maka perintah bagi manusia adalah ’’bacalah!’’. Kenapa ’’bacalah’’? Karena segala yang mesti dibaca tak mampu membacakan dirinya sendiri tanpa ada niat dari manusia untuk membacanya. Dengan membacakan, maka apa yang sejatinya tak terbaca itu terbantu untuk hadir sebagai makna. Maka, lelaku manusia di dunia ini sejatinya adalah sebuah lelaku membaca...membaca apa saja yang ditatapnya. Hanya dengan membaca manusia ada. (*)

Oleh Prakoso Bhairawa Putera S

KEMISKINAN merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut, maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat. Akibatnya akan muncul rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.Dengan memperhatikan persoalan kemiskinan serta skala kemiskinan yang ada, beban dan tantangan penanggulangan yang ada adalah sangat besar. Berdasarkan laporan Bank Dunia saat ini lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin, karena masih hidup dengan penghasilan dibawah dua dollar AS atau setara dengan Rp. 18.310,- per hari.

Pihak UNDP Indonesia pun mencatat, pada 2006 jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini meningkat dari 15,97 persen pada 2005. Selain itu, 52 persen masyarakat miskin tidak memiliki akses ke air yang aman dan 44 persen tidak memiliki sanitasi yang layak. Pendaftaran kotor untuk masuk sekolah menengah pertama sebanyak 81 persen. Artinya, sebanyak 19 persen tidak melanjutkan sekolah. (Tajuk Rencana Suara Pembaruan 13 Desember 2007)

Persoalan kemiskinan tidak hanya menjadi masalah negara, tetapi merupakan persoalan kita semua, baik pemerintah, swasta/dunia usaha maupun masyarakat. Untuk menangani semua persoalan kemiskinan tersebut, kemampuan pemerintah relatif sangat terbatas. Oleh karenanya masalah penanggulangan kemiskinan perlu diselesaian secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha para pelaku ekonomi maupun masyarakat pada umumnya.

Profil Kemiskinan

Berbagai program pembangunan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target yang baik. Karena, salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya si miskin tersebut dan di mana si miskin itu berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan.

Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi/pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain lain. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial-budaya dan karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya.

Sebagai contoh, permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dari segmen petani gurem bisa berakar dari asetnya yang justru terlalu kecil, atau dari persoalan alam dan infrastruktur dalam bentuk irigasi yang tidak mendukung, dan sebagainya.

Akar permasalahan pengrajin kecil, pengangguran, buruh musiman, dan sebagainya bisa berbeda. Jika permasalahan yang membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan itu dapat diidentifikasi dengan baik, maka program yang tepat akan dapat dirumuskan. Akar permasalahan seperti itu, entah itu berasal dari orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah ketrampilan, dan sebagainya, mestinya tersaji dalam profil kemiskinan di perdesaan. Namun demikian, dengan melihat perbedaan karakteristik-karakteristik rumah tangga miskin dan membandingkannya dengan rumah tangga tidak miskin, beberapa catatan mengenai persoalan kemiskinan dapat diungkap.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan. Diantaranya masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan. Kebijakan yang bersifat sentralistik, lebih bersifat karikatif dari pada transformatif. Memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek. Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena begitu beragam sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung.

Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di bidang permukiman dan prasarana wilayah pada saat ini tidaklah sederhana. Hal ini disebabkan karena penyelesaian kemiskinan harus mencakup berbagai aspek dan dimensi pengelolaan seluruh sektor pembangunan. Dalam mengatasi kemiskinan diperlukan aktualisasi tata pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan pembangunan yang terdesentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, serta orientasi pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan pengalaman masa lalu dan tantangan yang dihadapi pada saat ini, maka diperlukan re-orientasi kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi kemiskinan yang beragam sifatnya. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang permukiman dan prasarana wilayah secara komprehensif, terpadu, terkoordinasi untuk mewujudkan sinergi antar kebijakan dan program pemerintah maupun antar pelaku lainnya baik di pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya, swasta, serta kelompok masyarakat lokal.

Kebijakan pembangunan wilayah diarahkan untuk, pertama kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diarahkan dalam upaya peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

Kedua kebijakan peningkatan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan prasarana perkotaan maupun perdesaan, penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana permukiman terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah;

Ketiga kebijakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung pembangunan ekonomi terutama di bidang sumber daya air dan jalan diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan sarana dan prasarana serta efisiensi melalui rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana untuk mempertahankan fungsi pelayanan, dan membangun prasarana dan sarana di daerah yang memiliki kesenjangan pelayanan paling tinggi namun memiliki potensi perekonomian, dan di daerah perbatasan, serta reformasi kebijakan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan partisipasi swasta, meningkatkan aksesibilitas prasarana dan sarana dalam menggerakkan perekonomian rakyat serta meningkatkan keterpaduan sistem transportasi;

Keempat kebijakan peningkatan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada upaya penegakan hukum khususnya dalam hal konversi lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya, menyiapkan rencana tata ruang kawasan-kawasan strategis dan bersifat nasional, mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah konservasi seperti hutan lindung, daerah aliran sungai dan pesisir, menyiapkan rencana tata ruang pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil serta mengelola DAS secara terintegrasi dalam satu kesatuan sistem Daerah Aliran Sungai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah maka kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang ini diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional guna meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan mengurangi biaya pengeluaran masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produktivitas masyarakat miskin, maka upaya yang ditempuh dilakukan melalui pendayagunaan sistem prasarana dan sarana dasar pendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Dengan upaya ini diharapkan akan terbuka peluang bagi kegiatan produktif masyarakat miskin. Selain itu juga masyarakat miskin akan mendapat jaminan pelayanan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.

Sedangkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, dilakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan penyediaan, peningkatan dan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman yang diperlukan. Melalui upaya ini diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana dan sarana dasar yang selanjutnya diharapkan akan mampu mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengakses pelayanan kebutuhan dasar tersebut. Dalam siklus ekonomi yang ideal maka upaya ini akan secara signifikan menurunkan tingkat pengeluaran masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasarnya di bidang prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukimannya.***

Tolong Ceritakan Padaku (lagi)

: unt. Dimas Arika Mihardja

tolong ceritakan padaku (lagi),

kisah tak lelahnya batanghari

menemani remahremah kata dari

tiap sajakmu yang menjejak seusia hidupku

atau kisah tongkang dipinang ayunan gelombang

sebelum kandas oleh putar musim berulang

tak ayal 'ku pun dipaksa berderet antara mesin bermotor

dan orangorang beraroma minyak

tolong ceritakan padaku (lagi),

apakah sungai masih memanen riak sajak

setelah kau dan aku menikmati elok tubuhnya

diamdiam aku terlelap (bermohon)

putri berselendang panjang menjemput (nanti)

di dermaga muaro jambi

tolong ceritakan padaku (lagi),

tentang rakitrakit menjelma rumah

dimana para perempuan setelah telanjang hadir

ditiap pesta bulan di hulu sungai itu

atau kisah bujang kulup bermain gemercik

mimpimimpi setelah dongeng bumi tanah pilih ditutur

- nah, bertumpuk sudah semua,

jadi tolong ceritakan padaku (lagi) -

Grand Hotel (TSI Jambi), 11 Juli 2008

Sebelum Matahari Terbit

: unt. jiwa yang me-rela

tumbuh di tiap jengkal tanah dan gemercik

berintegral dengan peluh

hadir mematri

mencitra kisah ladang hingga binar kota

nanti pada suatu ketika wewangian turun

untuk tiap jiwa yang me-rela- itu

TSI Jambi, 10 Juli 2008

Di Pagi Minggu,

Tiga Puluh Menit Sebelum Take Off

: unt. Alifia Narasita Sibly

jika aku kembali bukan karena cinta,

pasti ada dari organ ini tak rela biarkan

kau sendiri meratapi ringkik batang hari

dengan mata terbuka mencari hulu

dan menelusuri jauh hingga hilir sungai

– (lagi) kau senyap menatap

jika aku kembali bukan untuk cinta,

tetap ingin kupastikan

kau tak mengulang kisah pelarian kemarin

diantara peluh sore dan aroma bensin

kutemukan cemas meradang di wajah

– (lagi) kau senyap memandang

jika aku kembali,

kembali 'ku tidak juga demi cinta

tetapi dongeng yang pernah kau rentas

dari mimpi sepotong malam

di kaki gunung dataran tanah jawa

lebih merangsangku mengobrak abrik

wacana kegelisahanmu

“kau dan aku terlahir dari proses panjang

bernama persetubuhan, tapi (tetap) beda dan

se-beda-nya tak ada alasan diam

menunggu dijemput kisah”

jika aku kembali,

adalah cinta bukan jawaban

serupa pagi kehilangan embun

lantaran tak ada rekam jejak malam (berdua)

“disini setumpuk nanas goreng

kita kunyah pada bibir (sama)”

BU. Sultan Thaha, 13 Juli 2008

Syarat untuk mengirimkan naskah ke GagasMedia:

• Untuk naskah fiksi, harus berbentuk utuh—bukan ide dasar atau outline, disertai sinopsis. Kirimkan dalam bentuk hard-copy (di-print) dan dijilid rapi. Tidak perlu menyertakan soft-copy dalam bentuk CD atau disket. Panjang halaman antara 70-150 hlm, font Times New Roman 12, spasi 1, A4 by default. Kirim atau boleh diantar langsung ke: Redaksi GagasMedia Jl. H. Montong no.57 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan 12630.
• Untuk naskah non fiksi, boleh berbentuk outline, ide dasar, ataupun proposal buku. Naskah dapat dikirimkan via e-mail ke redaksi@gagasmedia.netThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it atau ke alamat redaksi di atas. Bila naskahmu menarik, redaksi akan menghubungimu untuk pembahasan lebih lanjut.

Eits, sebelum mengirim naskah, jangan lupa isi biodata kamu disini*

JAMBI (Lampost): Sastrawan se-Indonesia sepakat membentuk Aliansi Sastra Indonesia (ASI) untuk mengadvokasi hak cipta dan pembelaan sastrawan. Selain beranggotakan penyair, cerpenis, novelis, esai, dan penulis naskah drama, ASI juga melibatkan praktisi ahli di bidang advokasi.

Pembentukan lembaga tersebut disepakati dalam Temu Sastrawan Indonesia (TSI) 1 di Jambi, kemarin (9-7) yang menjadi salah satu agenda TSI. Menurut ketua pelaksana TSI Sudaryono, wadah tersebut diharapkan mendorong penguatan posisi sastrawan di tengah ekologi sastra Indonesia yang tidak sehat. "Sastrawan, kritikus, penerbit, media, dan masyarakat perlu memiliki kemandirian. Ini penting untuk mengadvokasi sastrawan yang diintimidasi, dipecat kepegawaiannya atau mengalami pengekangan kreativitasnya," ujar Sudaryono.

Lain halnya sastrawan Lampung Isbedy Stiawan Z.S yang ikut dalam acara tersebut. Menurut dia, pembentukan lembaga semacam ASI tidak memiliki kontribusi yang jelas. "Lembaga-lembaga yang ada bahkan cenderung mengultuskan ketuanya, misalnya Komunitas Sastra Indonesia (KSI) dan Komunitas Utan Kayu (KUK). Mestinya kalau mau membesarkan ya anggotanya atau karya," kata dia.

Menyinggung soal advokasi, Isbedy juga mempertanyakan efektivitas lembaga menjalankan fungsi pembelaan. Lembaga-lembaga tersebut hanya hangat di forum pertemuan. "Karena lembaga itu menurut penyelenggara harus dan ini disetujui peserta lain, saya bisa menerima lembaga itu," ujar Isbedy.

Selain Isbedy, sastrawan lain seperti Acep Zamzam Noor, Sosiawan Leak, Anwar Putra Bayu, dan Suyadi San juga tidak setuju dengan forum Aliansi Sastrawan Indonesia.

Terkait hak cipta, Sekjen Depkum HAM Abdul Bari Azed yang juga hadir sebagai pemateri menyatakan hak cipta karya sastra perlu diperjuangkan. Karya sastra juga bias jadi sasaran bajakan dan penjiplakan seperti yang terjadi pada buku atau musik. "Karya sastra juga dilindungi UU Hak Cipta No12/1997. Sudah seharusnya sastrawan mulai peduli dengan masalah ini," ujar Bari.

Temu Sastrawan Indonesia 1 diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi. Gubernur Jambi, Ketua DPRD, dan Muspida provinsi duduk sebagai penasihat. Kadisbudpar duduk sebagai ketua umum.

Menurut ketua pelaksana TSI 1 Sudaryono, dukungan pemda dan media massa menjadi kunci sukses acara tersebut. "Ini forum sastrawan yang acaranya diselenggarakan pemda. Tanpa ada birokrat yang peduli pada kesenian dan kebudayaan sepertinya sulit melakukan acara semacam ini," ujar dosen Universitas Negeri Jambi yang juga penyair ini.

TSI 1 diikuti sastrawan dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada musyawarah sastrawan kemarin, seluruh peserta setuju TSI diteruskan. Untuk tahun depan, Bangka Belitung akan menjadi penyelenggara. n MAT/U-2